ANGGARAN DAERAH KLATEN : Bantuan Keuangan Pemdes dan Parpol Telan Rp572,5 Miliar

Anggaran daerah Klaten, bantuan keuangan untuk pemerintah desa mencapai Rp572,5 miliar.

Solopos.com, KLATEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelontorkan dana senilai Rp572,5 miliar ke 391 desa dan partai politik (parpol) pada 2017 ini. Total anggaran bantuan keuangan di Klaten mencapai 22,10 persen dari total belanja daerah 2017, yang mencapai Rp2,5 triliun.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, terdapat dua bantuan keuangan ke 391 desa di Kabupaten Bersinar, yakni bantuan umum dan khusus. Total bantuan keuangan umum senilai Rp446,3 miliar.

Bantuan tersebut sudah mencakup kebutuhan dana desa dan anggaran dana desa (ADD). Sedangkan total bantuan keuangan khusus ke ratusan desa senilai Rp125,3 miliar.

Bantuan tersebut dilewatkan 26 kecamatan di Klaten senilai Rp89,5 miliar dan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) senilai Rp35,7 miliar. “Selain ke desa-desa, bantuan keuangan itu juga menyasar ke partai politik di Klaten. Nilainya Rp888,9 juta [untuk 10 parpol],” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten, Sunarno, saat ditemui wartawan seusai Sosialisasi Penyerahan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Pemdes dan Belanja Hibah TA 2017 di pendapa Pemkab Klaten, Kamis (13/4/2017).

Selain memaparkan alokasi anggaran belanja bantuan keuangan dari APBD 2017, lanjut Sunarno, BPKD Klaten juga memaparkan alokasi belanja hibah di Klaten senilai Rp45,7 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan 2016 yang senilai Rp37,8 miliar.

Di antara belanja hibah di Klaten ada belanja hibah ke Polres Klaten (Rp1,5 miliar), Kodim 0723/Klaten (Rp1,1 miliar), Pengadilan Negeri (PN) Klaten (Rp500 juta), Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro (Rp500 juta), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Klaten (Rp1 miliar), Kwarcab Pramuka Klaten (Rp500 juta), dan Komda Lansia Klaten (Rp1,5 miliar).

“Peruntukan bantuan keuangan itu sudah ditentukan sesuai surat keputusan [SK] bupati. Misalnya di bantuan keuangan desa, seperti perbaikan jalan, perbaikan talut, pembangunan tempat ibadah, dan lain sebagainya,” katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan substansi digelontorkannya bantuan keuangan ke berbagai desa itu supaya dapat mendorong percepatan kemajuan pembangunan desa. Dalam mengelola keuangan, masing-masing desa diminta selalu hati-hati.

“Kualitas perencanaan pengelolaan keuangan harus yang baik dan transparan. Disesuaikan pula dengan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat,” katanya.