SOLOPOS.COM - ILUSTRASI (JIBI/SOLOPOS/Dok)
SRAGEN–Anggaran pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dalam APBD tahun ini terancam dipangkas.
Dana E-KTP yang diajukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sragen senilai Rp4,6 miliar ternyata hanya dianggarkan Rp2,7 miliar. Sisa anggaran tersebut rencana dianggarkan pada APBD-Perubahan 2012.
Kepala Dispendukcapil Sragen, Purwadi Joko Haryanto, saat dihubungi Espos, Senin (30/1/2012), mengungkapkan menerima informasi tentang alokasi anggaran E-KTP baru dianggarkan Rp2,7 miliar. Padahal kebutuhan dana untuk E-KTP itu, lanjut dia, sekitar Rp4,6 miliar. Dia hanya pasrah menyerahkan kebijakan anggaran E-KTP kepada DPRD Sragen.
“Dengan alokasi Rp2,7 miliar itu ternyata hanya bisa digunakan untuk melayani sekitar 350.000 orang wajib KTP. Jumlah target pelayanan E-KTP mencapai 900.000 orang. Artinya dengan anggaran Rp2,7 miliar,
kami hanya bisa menjalankan program E-KTP selama tujuh bulan dengan asumsi pelayanan sebanyak 150-200 orang per hari,” terangnya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Sragen, Inggus Subaryoto, mengaku anggaran E-KTP baru akan dibahas di internal Komisi I pada Selasa (31/1/2012). Penetapan anggaran dari Rp4,6 miliar menjadi Rp2,7 miliar itu,
menurut dia, ada pertimbangan keterbatasan anggaran di APBD 2012. Lagipula program E-KTP, papar dia, masih dalam taraf sosialisasi dan belum pelaksanaan.
“Dengan anggaran yang ada itu diharapkan sudah ada launching program dulu dan sudah mulai memberi pelayanan. Kebutuhan anggaran berikutnya bakal dialokasikan dalam APBD-Perubahan 2012 mendatang,”
pungkasnya.
JIBI/SOLOPOS/Tri Rahayu