Anggaran Mobdin baru resmi dipangkas

ilustrasi. (dok Solopos)

Solo (Solopos.com)–Alokasi anggaran pengadaan mobil dinas (Mobdin) baru Pemkot Solo yang sebelumnya disepakati dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2012, benar-benar dipangkas.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Setelah melalui pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di tingkat komisi, anggaran yang akan disiapkan untuk pembelian Momdin baru itu diputuskan hanya lolos senilai Rp 3 miliar dari pengajuan semula senilai Rp 5 miliar.

Ditemui wartawan seusai mengikuti rapat Banggar di Gedung Dewan akhir pekan kemarin Sekretaris Daerah, Budi Suharto selaku Ketua TAPD, mengemukakan anggaran senilai Rp 3 miliar itu sekitar Rp 500 juta di antaranya disiapkan untuk membeli mobil operasional tamu walikota, sementara Rp 2,5 miliar di  antaranya untuk membeli 11 Mobdin baru bagi kepala dinas/SKPD.

“Kalau melihat dari aturannya, sejumlah Mobdin lama memang sudah layak diganti. Rata-rata Mobdin kepala dinas/SKPD adalah keluaran tahun 2001, sehingga menurut aturannya, lima tahun sudah layak diganti. Termasuk jika melihat persyaratan cc-nya, mobil lama memang belum memenuhi kriteria untuk cc Mobdin kepala dinas/SKPD. Kondisinya juga sudah tidak layak digunakan kepala dinas,” papar Sekda.

Di sisi lain, Sekda meluruskan selama ini tidak ada pengajuan dari TAPD untuk pengadaan Mobdin walikota.  “Yang ada mobil operasional walikota dan untuk kepala dinas/SKPD,” tegasnya. Dijelaskan Sekda, rencana pengadaan Mobdin operasional tamu walikota itu dinilai perlu lantaran selama ini Pemkot seringkali harus meminjam mobil ketika menyambut tamu-tamu yang melakukan kunjungan ke Kota Solo.

”Mobil tersebut akan digunakan khusus, hanya saat menyambut tamu-tamu walikota, baik dari pihak provinsi atau kementerian dan bukan untuk operasional biasa,” terangnya.

Ditemui terpisah, Senin (5/12/2011), Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto, selaku Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, membenarkan adanya pencoretan anggaran untuk pengadaan Mobdin senilai Rp 2 miliar yang sedianya dialokasikan untuk Mobdin walikota dan tiga Pimpinan Dewan (Pimwan). Pemangkasan anggaran tersebut, menurutnya guna mengantisipasi terjadinya defisit anggaran dalam RAPBD 2012.

(sry)