ANGGARAN NEGARA : Sunarna : Tunjangan Profesi Guru Hancurkan Pemda

Bupati Klaten, Sunarna. (Dok/JIBI/SOLOPOS)

Solopos.com, KLATEN — Bupati Klaten, Sunarna, gerah dengan tingginya pengeluaran untuk tunjangan profesi guru yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Pada tahun ini, tunjangan profesi guru
menyedot anggaran hingga Rp314 miliar.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Orang nomor satu di Klaten itu mengatakan logikanya program moratorium perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) yang diberlakukan sejak 2011 hingga 2013 harusnya bisa mengurangi beban belanja pegawai.
Menurutnya, setiap tahun terdapat sekitar 800 PNS di lingkungan Pemkab Klaten yang pensiun. Dengan begitu, sejak 2011 lalu diperkirakan sudah
ada sekitar 2.400 PNS yang pensiun. Dia berharap diberlakukannya kebijakan moratorium perekrutan PNS dan banyaknya PNS yang pensiun membuat beban belanja pegawai bisa di bawah 50% dari APBD.

Akan tetapi, beban belanja pegawai justru naik dari 68% menjadi 71% dari total APBD Klaten.

“Setelah kami cek, ternyata pengeluaran terbesar
itu adalah tunjangan profesi guru. Harusnya tunjangan profesi itu tidak dibebankan kepada APBD,” ungkapnya saat ditemui wartawan di Klaten, Rabu (25/9/2013).

Sunarna menilai besarnya tunjangan profesi tersebut lambat laun akan menghancurkan jalannya roda pemerintahan di tingkat daerah.

Menurutnya, jika tunjangan profesi dibebankan kepada APBD, selamanya Pemkab Klaten tidak akan merekrut CPNS. Dia menegaskan perekutan CPNS hanya bisa dilakukan pemda yang memiliki beban belanja pegawai kurang dari 50% dari APBD.

“Setiap tahun, tunjangan profesi itu selalu naik sehingga kita akan tidak bisa merekrut CPNS. Padahal, sudah banyak PNS yang pensiun. Lama-lama PNS akan habis. Semua kabupaten akan hancur tanpa terkecuali Klaten,” tegasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten, Wardoyo, menjelaskan total pendapatan
APBD Perubahan 2013 mencapai Rp1,6 triliun. Sementara beban belanja pegawai mencapai Rp1,2 triliun. Belanja pegawai paling besar tersedot
untuk tunjangan profesi guru yang menyentuh Rp314 miliar.

Selain tunjangan profesi guru, kenaikan gaji PNS setiap tahun yang menyentuh 7%-10% juga dinilainya terlalu membenani APBD Klaten.

“Sesuai pidato Presiden, ada kenaikan gaji PNS hingga 7% pada 2013 ini. Oleh sebab itu, kami menyikapinya dengan menyediakan penambahan anggaran untuk kenaikan gaji PNS itu,” paparnya.