Anggaran operasional Panwaslu terancam dipangkas

Solo (Espos)–Kebutuhan operasional penyelenggaraan Pilkada Solo 2010 yang diajukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat terancam dipangkas. Hal ini terjadi lantaran realisasi persetujuan anggaran yang diajukan Panwaslu berada di bawah ajuan awal.

“Kami awalnya mengajukan sekitar Rp 1 miliar untuk penyelenggaraan selama sembilan bulan. Besaran yang disetujui kami belum tahu, namun, kemungkinan berada di bawah dari ajuan awal,” kata Ketua Panwaslu Solo, Sri Sumanta kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (4/1).

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Akibat hal tersebut, Panwaslu belum bisa memperkirakan besaran biaya operasional maupun honor yang bakal diterima Panwascam maupun PPL. Padahal proses seleksi Panwas tingkat kecamatan bakal digelar hari ini. Rencananya pada Selasa (5/1) ini, Panwaslu menggelar fit and proper test bagi para pelamar Panwascam.

Sejauh ini telah ada 31 pelamar Panwascam. Namun demikian, jumlah pelamar tersebut tidak merata di masing-masing kecamatan. Dari 31 pelamar itu, Panwaslu akan menyaringnya menjadi 15 orang. “Nanti untuk masing-masing Panwascam jumlah personelnya tiga orang,” tandasnya.

Pada Pilleg maupun Pilpres 2009 silam, besaran honorarium untuk Ketua Panwascam mencapai Rp 1 juta per bulan, sementara anggota mencapai Rp 750.000 per orang per bulan. Sedangkan besaran operasional Panwascam mencapai kisaran Rp 2 juta per bulan hingga Rp 2,5 juta per bulan. “Karena kami juga baru saja dilantik. Dalam waktu dekat kami akan berkonsultasi ke Pemkot terkait anggaran itu. Bila lebih kecil, kemungkinan ada pemangkasan di biaya operasional. Yang jelas untuk honorarium kami usahakan tidak dirubah,” pungkas Sumanta.

Anggota KPU Solo Divisi Data Informasi dan Hubungan Antarlembaga, Agus Sulistyo mengatakan, saat proses penganggaran biaya Pilkada 2010, Panwaslu untuk pesta demokrasi itu belum terbentuk.

haa