SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pilkada (JIBI/Antara)
Solopos.com, SUKOHARJO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp3 miliar untuk menggelar pemilihan bupati (Pilbup) di tengah pandemi Covid-19.
Semula, kalkulasi awal kebutuhan penyelanggaraan Pilkada Sukoharjo Rp23,138 miliar.
Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda mengatakan merancang ulang kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada yang rencana digelar pada 9 Desember mendatang.
Sukoharjo Penuhi Syarat Terapkan New Normal, 14 Hari Ke Depan Uji Coba
"Beberapa skenario kita persiapkan jika pilkada dilaksanakan dengan memakai protokol Covid-19," kata Nuril dijumpai wartawan di kantornya, Kamis (4/6/2020).
Nuril mencontohkan kebutuhan misalnya untuk melaksanakan rapid test sebagai persyaratan menyertakan surat keterangan sehat bagi penyelenggara pemilu.
Meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beserta jajaran dan sekretariatnya.
Dimana untuk jumlah PPK ada 96 orang, PPS 835 orang dan tujuh orang anggota KPPS di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Total jumlah TPS tercatat 1.353 TPS. Kebutuhan lain yakni pengadaan sarana dan prasarana seperti thermo gun atau alat pengukur suhu, cuci tangan di TPS dan lainnya.
Pakai Protokol Covid-19, Begini Suasana Lelang Jabatan Eselon II Pemkab Sukoharjo
"Jumlah TPS juga dimungkinkan bisa bertambah jika physical distancing. Misalnya jumlah TPS dibatasi hanya 500 pemilih saja dari sebelumnya 800 pemilih," katanya.
Namun KPU masih menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dan petujuk pelaksana pilkada saat pandemi Covid-19.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa menyampaikan Pemkab Sukoharjo mengalokasikan anggaran Pilkada untuk KPU Rp23,1 miliar dan Bawaslu Rp8 miliar.
Pencairan dilakukan dua tahap mulai 2019 lalu. "Sebagian besar anggaran cair tahun ini karena dialokasikan di APBD 2020," jelasnya.
Sekda berharap pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan sukses, baik sukses penyelenggaraan maupun sukses dari sisi administrasi.