Solo (Espos)–Anggaran program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) pada 2010 diproyeksi kurang Rp 10 miliar. Hal itu menyusul beban klaim PKMS 2009 Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo senilai Rp 6,1 miliar, belum terbayar dari alokasi dana 2009.
Tahun 2010, anggaran program PKMS yang digelontorkan dari APBD kota mencapai Rp 16 miliar. Dengan adanya beban Rp 6,1 miliar tersebut, DKK hanya memiliki sekitar Rp 9,8 miliar. Di sisi lain, perkiraan kebutuhan anggaran untuk memberikan pelayanan dengan standar PKMS mencapai sebesar Rp 19,7 miliar, sehingga DKK harus mengupayakan tambahan anggaran Rp 10 miliar untuk kebutuhan tersebut.
“Kekurangan Rp 10 miliar itu tetap akan coba kami ajukan di anggaran perubahan 2010. Anggaran yang tersedia memang tidak mencukupi untuk memenuhi semua klaim PKMS, karena jika diperhitungkan anggaran untuk itu diperkirakan Rp 19,7 miliar,” ungkap Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya, pekan ini.
Ning, sapaan akrabnya, mengakui kebutuhan dana untuk membiayai pemeliharaan kesehatan masyarakat sangat besar. Memang, jumlah peserta PKMS tercatat lebih kecil dibanding warga Solo yang seharusnya menerima fasilitas tersebut. Dia menjelaskan sebagian warga Solo telah menerima fasilitas asuransi kesehatan.
Yakni, 75.143 orang mendapatkan jaminan asuransi kesehatan (Askes), 11.803 orang terkover jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dan 100.014 orang masuk dalam jangkauan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dari dana APBN. Sisanya, sebanyak 328.421 orang, berhak menerima fasilitas PKMS.
Kendati demikian, hingga saat ini, hanya 173.000 orang warga Solo terdaftar PKMS.
“Saat ini peserta hanya Rp 173.000 orang. Namun, itu pun biaya yang dikeluarkan APBD sangat besar. Kami berharap, hanya warga kurang mampu saja yang menjadi peserta PKMS. Selebihnya, warga yang mampu kami harap membiayai diri mereka sendiri,” imbuh Ning.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Solo, Anung Indro Susanto, ditemui Jumat (19/2), mengatakan sistem pendataan warga miskin terus digodok. Pemkot akan melibatkan satu orang warga untuk mendata di setiap kelurahan. “Kami belum bisa memastikan jumlah warga miskin bertambah atau tidak. Kami sudah ada beberapa data, dengan beberapa kriteria juga,” ujar dia.
tsa
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
