SOLOPOS.COM - Unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Fokopimda) Sukoharjo mengecek sarana dan prasarana penanganan bencana alam saat apel kesiapsiagaan bencana alam di halaman Gedung Setda Sukoharjo, Jumat (12/11/2021). (Solopos/Bony Eko Wicaksono)
Solopos.com, SUKOHARJO — Pemkab Sukoharjo menyiapkan anggaran belanja tak terduga (BTT) senilai Rp50 miliar untuk penanganan bencana alam. Pos anggaran BTT bisa digunakan apabila sudah berstatus tanggap darurat bencana alam.
Pemkab Sukoharjo menggelar apel kesiapsiagaan bencana alam di Halaman Gedung Setda Sukoharjo, Jumat (12/11/2021). Kegiatan apel tersebut diikuti anggota TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo, SAR Sukoharjo, PMI Sukoharjo dan komunitas sukarelawan penanggulangan bencana.
Kegiatan apel juga dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukoharjo. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengatakan Sukoharjo merupakan daerah rawan bencana alam saat musim penghujan.
Wilayah Sukoharjo dilewati Sungai Bengawan Solo, Kali Samin dan Kali Langsur yang kerap meluap saat hujan turun dengan intensitas tinggi. “Anggaran biaya tak terduga penanganan bencana alam Sukoharjo senilai Rp50 miliar. Bisa digunakan jika sudah berstatus tanggap darurat bencana alam seperti banjir,” katanya, Jumat.
Wilayah Sukoharjo dilewati Sungai Bengawan Solo, Kali Samin dan Kali Langsur yang kerap meluap saat hujan turun dengan intensitas tinggi. “Anggaran biaya tak terduga penanganan bencana alam Sukoharjo senilai Rp50 miliar. Bisa digunakan jika sudah berstatus tanggap darurat bencana alam seperti banjir,” katanya, Jumat.
Baca Juga: Nama Solo Baru Sempat Jadi Pertentangan, Ini Alasannya
Selama ini, daerah yang kerap dilanda bencana banjir adalah Mojolaban, Grogol, dan Polokarto. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan ketinggian air sungai bertambah secara signifikan dalam hitungan menit.
“Perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir dan tenda pengungsian sudah disiapkan. Polres Sukoharjo dan Kodim 0726/Sukoharjo juga bakal membantu saat terjadi bencana banjir,” ujarnya.
Warga Sukoharjo yang berdomisili di daerah rawan bencana alam telah berulang kali mengikuti simulasi penanggulangan bencana banjir. Mereka dilatih melakukan evakuasi secara mandiri saat luapan air sungai mulai merendam pekarangan atau halaman rumah.
Baca Juga: DID Nihil, Pemkab Sukoharjo Didorong Mandiri Gali Potensi Pendapatan
Dalam kurun waktu Januari-Oktober, terjadi 29 kasus bencana alam di Kabupaten Jamu. Perinciannya, dua kasus banjir, satu kasus tanah longsor, dan 26 kasus lisus dengan kerugian material ditaksir senilai kurang lebih Rp597.906.500.
“Masyarakat bisa melakukan upaya pengurangan risiko bencana alam seperti membersihkan sampah di sungai atau menanam pohon di lereng atau bukit yang rawan longsor,” paparnya.
Kepala Pelaksana BPBD Sukoharjo, Sri Maryanto, menyatakan status siaga bencana alam ditetapkan selama musim penghujan hingga April 2022. Ancaman bencana hidrometeorologi berpotensi terjadi saat puncak musim penghujan pada Januari 2022. Hal ini dipengaruhi fenomena La Nina.
Fenomena La Nina mengakibatkan peningkatan curah hujan di Asia Tenggara dan utara Australia termasuk Indonesia. Hal itu mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir. “Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan saat turun hujan lebat dengan intensitas tinggi. Masyarakat bisa memantau ketinggian air sungai secara berkala,” ujarnya.