Sukoharjo (Solopos.com) – Delapan anggota DPRD Sukoharjo dari daerah pemilihan (Dapil) V Kecamatan Mojolaban dan Polokarto dengan tegas menyatakan tak ada yang menyunat dana Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Karena itu mereka menuntut orang yang mengindikasikan adanya salah satu oknum anggota DPRD Sukoharjo melakukan penyunatan meminta maaf.

“Kami memberi deadline 3×24 jam kepada orang yang mengindikasikan ada oknum anggota DPRD yang memangkas dana PPIP agar berani menyebutkan nama oknum anggota DPRD tersebut. Kalau tidak dia harus meminta maaf di media massa, kalau tidak mau kami akan melangkah ke jalur hukum. Soalnya di antara kami tidak ada yang meminta, memotong, maupun menerima dana PPIP,” ujar Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko yang juga berasal dari Dapil V ketika memberi keterangan pers kepada para wartawan di Gedung DPRD Sukoharjo, Rabu (2/11/2011).

Menurut Dwi pihaknya sudah mengklarifikasi delapan anggota DPRD dari Dapil V, namun semuanya mengaku tak ada yang meminta, memotong, atau menerima dana PPIP. Sedangkan anggota DPRD dari Partai Golkar, Sardjono mengakui dirinya melalui anggota DPR telah memperjuangkan dana PPIP untuk empat desa di Mojolaban. Empat desa itu masing-masing Joho, Cangkol, Dukuh dan Bekonang.

Meski demikian, dia menegaskan tidak melakukan pemotongan sekalipun sebagai pihak yang mengusahakan dana PPIP di empat desa ini. “Kalau ada bukti pemotongan dana PPIP laporkan saja pada Badan Kehormatan (BK), Ini kami maksudkan untuk menjernihkan persoalan. Sebab dengan persoalan sekarang ini berarti telah mendiskreditkan dan menjatuhkan nama baik anggota DPRD,” tegas dia.

Salah seorang anggota DPRD dari Dapil V lainnya Nurdin menambahkan, masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Karena, dalam pemberitaan yang ada dinilai telah menyebutkan oknum anggota DPRD. “Kalau memang ada oknum itu langsung saja tunjuk hidung biar jelas dan tidak simpang siur,” tegasnya.

Terkait soal dana PPIP, dia tetap berharap DPU memroses pencairan dana tersebut. Selain itu dia berharap DPU untuk mengawal dan mengawasi agar tidak terjadi pemotongan dana saat pencairan. Sedangkian salah seorang anggota Fraksi Partai Golkar, Sardjono mengaku sudah memperjuangkan dana PPIP untuk empat desa tersebut. Pada awalnya, ujar Sardjono, dirinya hanya mengajukan untuk satu desa, yakni Desa Joho. Akan tetapi, dalam APBN-Perubahan 2011 ini ada tambahan untuk tiga desa lainnya.

ian

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif