SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Agoes Rudianto/JIBI/SOLOPOS)
KARANGANYAR-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Biro Investigasi Aggaran Rakyat (BIAR) Foundation Karanganyar menemukan indikasi penipuan dengan modus iming-iming bantuan yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2012.
Tidak main-main, tindak penipuan bernilai ratusan juta rupiah tersebut diduga melibatkan anggota DPRD Karanganyar.
Keterangan itu disampaikan Ketua LSM BIAR Foundation Karanganyar, Hasan Fatoni, saat ditemui Solopos.com, Minggu (9/12/2012) siang.
Keterangan itu disampaikan Ketua LSM BIAR Foundation Karanganyar, Hasan Fatoni, saat ditemui Solopos.com, Minggu (9/12/2012) siang.
“Saya mendapat laporan ada masyarakat dari 10-an desa yang tertipu karena diimingi-imingi bantuan dari APBD 2012. Perwakilan masyarakat dari 10 desa tersebut sudah menyetor uang yang nilai totalnya mencapai Rp700 juta-Rp800 juta. Tapi kenyataannya sampai sekarang bantuan APBD yang dijanjikan tidak kunjung turun.”
Parahnya lagi, sampai sekarang tidak ada kejelasan bagaimana kelanjutan dari bantuan yang dijanjikan tersebut. Termasuk bagaimana nasib uang ratusan juta rupiah dari masyarakat yang telah disetorkan kepada anggota DPRD Bumi Intanpari itu.
“Uang dari masyarakat dimaksudkan sebagai mahar atas bantuan anggaran daerah. Istilahnya, masyarakat bermaksud nyenggek atau nyogrok anggaran dengan mahar tersebut,” imbuhnya.
Sumber dana mahar berasal dari iuran masyarakat yang dikumpulkan oleh perangkat desa, lalu diserahkan kepada anggota DPRD. Sepuluhan desa yang disinyalir menjadi korban penipuan tersebar di beberapa kecamatan seperti Jaten, Tasikmadu dan Kebakkramat.
Pernyataan senada disampaikan Agus Subagyo, Koordinator LSM Gerakan Reformasi Indonesia (Gerindo) Karanganyar. Dia menemukan indikasi penyalahgunaan bantuan langsung masyarakat (BLM) oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) Gondangrejo.
“Ada anggota Dewan dari partai politik berbasis agama yang menyokong anggaran salah satu kepala desa dalam Pilkades Selokaton. Informasi yang berkembang menyebutkan, anggaran yang digunakan berasal dari program BLM Karanganyar,” urainya.
Secara terpisah, Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, mengaku belum mendapatkan laporan ihwal dugaan penipuan tersebut. Sehingga untuk saat ini pihaknya belum dapat menyikapi. Hanya saja, dia menilai, bila memang terjadi tindak penipuan, hal itu merupakan urusan pihak kepolisian.
“Saya belum tahu informasi itu,” ujarnya singkat.