Solopos.com, SOLO–Anggota Polri dibekali buku saku selama pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Kota Solo. Pengamanan pemilu dilaksanakan secara terstruktur dan masif untuk menjamin kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 digelar di halaman Mapolresta Solo, Kamis (19/10/2023) sekitar pukul 08.00 WIB.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Kegiatan itu dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Solo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo. Apel gelar pasukan dipimpin Wakapolresta Solo, AKBP Catur Cahyono Wibowo.
Dalam sambutannya, Wakapolresta Solo mengatakan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dilaksanakan selama 222 hari mulai 19 Oktober 2023-20 Oktober 2024.
Operasi ini bertujuan mengawal dan mengamankan tahapan pemilu yang mulai bergulir pada Oktober 2023 hingga 2024.
“Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. Kesiapan personel dan sarana penunjang dilakukan sebelum pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024,” kata dia, Kamis.
Polri memastikan siap mengamankan pesta demokrasi terbesar lima tahunan pada tahun depan. Mulai dari pemilu presiden (Pilpres), pemilu legislatif (Pileg), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada 2024.
Karena itu, dibutuhkan perencanaan pengamanan yang detail dan komprehensif, baik pola pengamanan, jumlah personel hingga tindakan jika ada potensi gangguan keamanan.
Masing-masing anggota Polri juga dibekali buku saku yang berisi kewenangan Polri dalam menegakkan hukum maupun pelayanan masyarakat selama operasi.
“Personel tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polres akan turun langsung mengawal pemilu,” kata dia.
Sebelumnya, Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan Operasi Mantap Brata 2023-2024 melibatkan 4.463 personel gabungan meliputi 800 personel kepolisian, 75 anggota TNI, dan 30 anggota Satpol PP Kota Solo. Sedangkan, anggota linmas paling banyak, yakni 3.658 personel.
Anggota Polri telah mendapat pembekalan teknis soal wewenang Polri dalam pemilu. Mulai dari aspek pelayanan, pengawalan hingga penegakan hukum jika ada pelanggaran pemilu.
Tentunya, Polri bakal berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya. Misalnya, penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
“Jika ada dugaan pelanggaran pemilu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan sentra penegakkan hukum terpadu,” urai dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
