SOLOPOS.COM - Ilustrasi warga miskin. (Antara-Aprilio Akbar)
Solopos.com, SOLO — Peningkatan angka kemiskinan di Kota Solo dalam kurun waktu 2019-2021 merujuk hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Solo ditanggapi beragam oleh legislator DPRD Solo. Pada 2019 penduduk miskin Solo tercatat 45.180 orang atau 8,7 persen, dan pada 2021 naik jadi 48.790 orang atau 9,4 persen.
Ketua Komisi III DPRD Solo yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno, menilai data dari BPS yang didapat menggunakan metode sampling, belum sepenuhnya menunjukkan gambaran riil di lapangan, Selasa (8/2/2022). “Data BPS ini dengan metode sampling, kondisi ini belum sepenuhnya menunjukkan gambaran riil,” tuturnya.
Baca Juga: Begini Cara Warga Miskin Solo Tak Punya KIS Bisa Berobat Gratis
Politikus kawakan Kota Bengawan tersebut menjelaskan sebenarnya Pemkot Solo telah membangun database kemiskinan berbasis kewilayahan, yaitu merujuk KK dan KTP Solo. Merujuk database yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Solo itu, Sukasno mengatakan jumlah warga miskin Solo pada 2021 ditetapkan di angka 7,9 persen.
Politikus kawakan Kota Bengawan tersebut menjelaskan sebenarnya Pemkot Solo telah membangun database kemiskinan berbasis kewilayahan, yaitu merujuk KK dan KTP Solo. Merujuk database yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Solo itu, Sukasno mengatakan jumlah warga miskin Solo pada 2021 ditetapkan di angka 7,9 persen.
Artinya terdapat perbedaan data penduduk miskin dan angka kemiskinan dari hasil survei BPS Solo dengan database kemiskinan Pemkot Solo. Sukasno mendorong ke depan agar ada koordinasi strategis antara BPS dengan Pemkot Solo terkait data warga miskin ini.
Baca Juga: Duh, Angka Kemiskinan Solo Tertinggi Kategori Kota di Jateng Versi BPS
Pemutakhiran itu dilakukan berbasis sistem dalam rangka perlindungan sosial masyarakat. Sukasno menilai bila pendataan dilakukan dengan metode sampling angkanya menjadi tinggi lantaran banyak warga boro.
Baca Juga: Kemiskinan Meningkat, Segini Kebutuhan Hidup Standar Masyarakat di Solo
“Solo sebagai kota penyangga dan pusat kegiatan jasa perdagangan khususnya di Soloraya, sehubungan dampak pandemi Covid-19 bila pendataannya dilakukan dengan metode sampling maka angkanya jadi tinggi. Sebab di Solo kan banyak warga boro dan banyak pekerja dari luar, atau yang tidak ber KK dan KTP Solo,” terangnya.
Lebih jauh, Sukasno mengakui pandemi Covid-19 dua tahun terakhir memicu terjadinya kontraksi mendalam pada kehidupan masyarakat Solo. Salah satunya dampak meningkatnya angka kemiskinan Kota Solo. Namun sejumlah kebijakan telah diambil Pemkot Solo melalui pelaksanaan program strategis untuk perlindungan sosial.
Baca Juga: Kemiskinan di Solo Meningkat Jadi 9,4%, Warga Miskin Makin Miskin
Sejauh ini, Sukasno melihat program-program strategis itu menunjukkan kinerja positif dengan indikator pertumbuhan ekonomi yang minus 1,7 pada 2020 menjadi tumbuh 4,2 persen pada 2021. Begitu juga angka inflasi sebesar 1,38 persen pada 2020 telah turun di angka 1,27 persen pada 2021.