SOLOPOS.COM - Rapat koordinasi optimalisasi kampung keluarga berkualitas (KB) di Pendapa Pemkab Klaten, Senin (13/11/2023). (Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso)
Solopos.com, KLATEN — Sebanyak 401 desa/kelurahan di Kabupaten Klaten didorong membentuk dan mengoptimalkan peran kampung keluarga berkualitas (KB) sebagai upaya penurunan angka stunting. Hingga kini, dari total 401 desa/kelurahan itu baru terbentuk 81 kampung KB.
Di sisi lain, angka prevalensi stunting di Klaten sesuai elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM), pada 2021 sebesar 8,86 persen. Angka itu naik jadi 11,8 persen pada 2022.
Sementara pada 2023 hingga menjelang akhir tahun ini angka prevalensi stunting di Klaten sebesar 14,63 persen. Sesuai Perpres No 7/2021, target prevalensi stunting 2024 yakni di bawah 14 persen.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dissos P3APPKB) Klaten, M Nasir, menjelaskan pada 2023 ini ditargetkan terbentuk 288 kampung KB di seluruh wilayah Klaten.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dissos P3APPKB) Klaten, M Nasir, menjelaskan pada 2023 ini ditargetkan terbentuk 288 kampung KB di seluruh wilayah Klaten.
Sesuai Inpres No 3/2022, seluruh desa/kelurahan di Indonesia sudah terbentuk kampung KB pada 2024. Dengan dibentuknya kampung KB, pelaksanaan upaya mengatasi stunting diharapkan lebih optimal.
“Hal itu sekaligus menjadikan penanganan stunting sebagai gerakan bersama setingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergensi dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan kekuatan institusi keluarga dengan seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat,” ungkap Nasir saat rapat koordinasi optimalisasi penyelenggaraan dan fasilitasi pembinaan kampung KB dalam rangka percepatan penurunan stunting bersama 401 kades dan lurah di Pendapa Pemkab Klaten, Senin (13/11/2023) siang.
Nasir menjelaskan Pemkab Klaten sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Sekda terkait optimalisasi penyelenggaraan kampung KB. Lantaran hal itu, Nasir berharap ada seluruh wilayah desa/kelurahan segera membentuk kampung KB guna mempercepat penurunan angka stunting yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Sementara itu, Bupati Klaten, Sri Mulyani, meminta agar angka stunting bisa dijabarkan secara riil untuk melihat wilayah persebarannya. Hal itu dimaksudkan agar upaya percepatan penurunan angka stunting bisa tepat sasaran.
“Saya berharap daerah yang angka stunting-nya tinggi bisa berkomunikasi dengan wilayah yang angka stunting-nya rendah agar bisa bertukar informasi untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Klaten,” kata Mulyani.
Mulyani berharap angka stunting bisa diturunkan di bawah 14 persen sesuai target nasional. Dia menargetkan angka stunting di Klaten bisa berada pada angka 10 persen.
Mulyani mendorong agar setiap desa/kelurahan bisa mengoptimalkan kampung KB. Ia menilai kampung KB memiliki peran strategis salah satunya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.