Solopos.com, SOLO–Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan merevisi undang-undang yang membelenggu kebebasan berpendapat. Hal tersebut disampaikannya ketika berorasi pada acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Edutorium UMS, Rabu (22/11/2023).
“Indonesia hari ini mengalami kemunduran di dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi. Indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2023. Indeks kebebasan pers turun, indeks persepsi turun, karena itu kita akan berencana mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan,” kata Anies dalam orasinya, Rabu (22/11/2023).
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Eks Gubernur DKI tersebut berpandangan kritik dibutuhkan untuk mencerdaskan masyarakat dan menekan pembuat kebijakan untuk melahirkan kebijakan yang berkualitas. Namun, jika kritik mati kualitas kebijakan akan mengalami penurunan.
“Kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan, kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik karena adanya hujanan kritik,” kata Anies.
“Tapi ketika kritik itu mati atau dimatikan maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan, jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan bahkan kebebasan pada rakyat secara umum,” kata dia.
Capres nomor urut satu tersebut mencontohkan masyarakat yang tak berani untuk mengkritik menggunakan istilah lain untuk metafora Indonesia. Oleh sebab itu, Anies mengatakan akan merevisi undang-undang yang dinilai membelenggu kebebasan berpendapat tersebut.
“Jangan sampai menyebut Indonesia dengan dengan istilah wakanda, Konoha hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya. Insya Aah undang-undang yang membelenggu kebebasan akan itu yang akan direncanakan untuk direvisi kedepannya,” kata dia
Anies juga sempat menyinggung soal tekadnya memberantas korupsi. Ia menyebut itu adalah PR besar untuk mengembalikan integritas politik di Indonesia.
“Kita ingin mengembalikan agar dunia politik kita menjadi dunia yang dicontoh seluruh keluarga di Indonesia, kenapa? Karena berintegritas melampaui kepentingan dirinya. Nah ini yang kemudian PR besar kita menghadapi persoalan korupsi yang cukup serius karena itu komitmen untuk memberantas korupsi tidak bisa dimulai di tengah itu harus dimulai dari yang paling atas,” katanya.
“Karena ketegasan dari atas akan menular terus ke bawah, tidak ada ketegasan yang merembes dari bawah ke atas ketegasan itu merembesnya dari atas ke bawah tidak ada yang terbalik. Bila diatas tegas di bawah tengah bila di atas kompromi ke bawahnya akan kompromi ini lah prinsip ini penting sekali,” jelas dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
