SOLOPOS.COM - Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, disuntik vaksin Sinovac di RSUD Bung Karno Solo, Kamis (14/1/2021) siang. (Solopos/Nicolous Irawan)
Solopos.com, SOLO—Jajaran komisi-komisi di DPRD Solo diminta lebih jeli dan cermat dalam melihat atau menganalisis program-program yang akan dijalankan jajaran eksekutif. Hal itu merespons kebijakan kenaikan NJOP dan PBB 2023.
Seperti diketahui, Pemkot Solo membuat kebijakan menaikkan tarif PBB 2023 tanpa membahasnya terlebih dulu dengan DPRD Solo. Kebijakan itu tiba-tiba diberlakukan dan membuat banyak warga Solo menjerit dan merasa keberatan.
Hal ini karena kenaikan tarif PBB tahun ini mencapai ratusan persen. Bahkan ada wajib pajak Solo yang tarif PBB nya naik sampai 475%. Namun, setelah menerima banyak masukan dan aspirasi warga akhirnya Gibran memunda kenaikan tarif PBB 2023.
Permintaan agar jajaran komisi DPRD Solo lebih jeli dan cermat disampaikan Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, saat diwawancara seusai menerima audiensi puluhan aktivis organisasi kemasyarkatan (Ormas) di ruang kerjanya, Selasa (7/2/2023) siang.
“Fungsi kami sebagai lembaga controlling, nanti kami sampaikan kepada teman-teman di komisi-komisi yang jadi mitra kerja teman-teman OPD Pemkot agar kian jeli dalam mencermati program-program yang dijalankan Pemkot Solo,” tutur dia.
Budi menilai kedatangan puluhan aktivis ormas Solo yang menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebijakan kenaikan NJOP dan PBB 2023, merupakan hal yang wajar. Sebab semua elemen masyarakat punya hak untuk berpendapat.
“Enggak apa-apa. Itu bagian dari masukan elemen-elemen masyarakat yang memberikan masukan untuk kebaikan kita semua. Dan itu sebagai respons atas kenaikan NJOP yang kemarin berimplikasi kepada naiknya PBB 2023,” ujar politikus PDIP itu.
Namun, setelah mendapatkan penjelasan bahwa kebijakan kenaikan PBB tahun ini ditunda para aktivis ormas tersebut bisa menerima. Budi menjelaskan target PBB tahun ini naik Rp5 miliar dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp102 miliar.
Menurut dia, sebenarnya target itu masih memungkinkan direalisasi tanpa menaikkan tarif PBB tahun ini. “Kan ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Kemarin, 2022 belum maksimal. Kalau di 2023 dimaksimalkan, saya kira bisa direalisasi,” kata dia.