SOLOPOS.COM - ilustrasi (istimewa)
Solopos.com, SOLO–Sejumlah elemen masyarakat mengkritisi usulan anggaran kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD sebesar Rp7,13 miliar di tahun 2015. Mereka meminta anggaran itu dicoret karena dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Hal tersebut mengemuka saat paparan rencana kerja (renja) Sekretariat Dewan (Setwan) Solo dalam Forum SKPD di Balai Kota, Rabu (5/3/2014).
Seorang peserta forum yang juga pegiat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Dyah Ayu, menolak tegas anggaran kunker hingga miliaran rupiah. Menurut Dyah, hasil kunker maupun studi banding DPRD selama ini tidak aplikatif dan terkesan mubazir. “Bisa dibilang hasil kunker itu nol. Kunker hanya memfasilitasi anggota dewan yang hobi travelling,” ujarnya.
Dia lantas merujuk penyusunan Raperda Trafficking baru-baru ini yang menurutnya asal-asalan dan cenderung copy paste. Dengan kondisi itu, pihaknya meminta DPRD mengoreksi rencananya dalam studi banding. “Lebih baik dananya dialihkan untuk persoalan kemiskinan.”
Kritik serupa disampaikan perwakilan warga Kelurahan Joyotakan, Pramono. Ia heran dengan kalangan legislatif yang tak kapok menghabiskan duit rakyat tanpa kinerja yang jelas. Selain masalah produk hukum, Pramono menyoroti minimnya legislatif mendampingi kegiatan rakyat. Ia dan sejumlah peserta forum memertanyakan absennya anggota dewan di acara seperti Musrenbangkel dan Musrenbangcam. “Tidak usah jauh-jauhlah, di acara ini saja (Forum SKPD). Dari 11 anggota yang diundang, tidak ada yang hadir!,” cetusnya.
Peserta yang lain, Farimita, memermasalahkan tingginya biaya reses anggota dewan. Menurutnya, usulan anggaran Rp2,3 miliar untuk reses sangat berlebihan. Ia mengaku tidak merasakan manfaat reses sebagai penyambung aspirasi rakyat. “Di kampung saya, setahun hanya sekali DPRD turun, itu pun hanya satu anggota dewan. Lantas duit itu lari ke mana?”
Di tengah tingginya usulan anggaran kunker dan reses, anggaran program lain seperti penyusunan raperda dan sosialisasi perda justru mentok di angka Rp284 juta dan Rp294 juta. Sekda Solo, Budi Suharto, menyarankan DPRD mengevaluasi rencana kunker. Menurutnya, Pemkot telah mengawali langkah itu dengan mencoret anggaran perjalanan bagi SKPD.
“Pemkot sudah enggak boleh dolan-dolan. Kami harap ini menjadi catatan DPRD.”
Sekwan DPRD, Kadarwati, mengatakan dana Rp7 miliar tak hanya digunakan sebagai kunker DPRD, melainkan untuk pendampingan SKPD dan konsultasi terkait alat kelengkapan dewan. Ihwal reses, pihaknya mengklaim anggota dewan sudah berupaya menjaring aspirasi masyarakat. “Namanya konstituen kan banyak sekali. Namun setahu saya aspirasi sudah dibawa ke badan musyawarah DPRD. Kalau masih ada kekurangan, nanti kami konsultasikan dengan pimpinan dewan.”