APBD KLATEN: Ya Ampun, Total Anggaran Rp 1,5 Triliun, Belanja Pegawai Sedot Rp1,1 Triliun!

Ilustrasi (klaten.info)

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Masih tingginya alokasi belanja pegawai atau kompensasi yang diberikan kepada pegawai Pemkab Klaten atas pekerjaan yang telah dilaksanakan ini mendapat sorotan dari sejumlah Fraksi DPRD Klaten dalam sidang paripurna, Senin (3/12/2012). Ketua Fraksi Partai Golkar, FX Setyawan, mengatakan tingginya alokasi belanja pegawai mengakibatkan berkurangnya alokasi belanja langsung atau belanja yang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam RAPBD 2013 disebutkan bahwa alokasi belanja langsung hanya senilai Rp320 miliar atau 20,65% dari total belanja. “Dari belanja langsung senilai Rp320 miliar itu, belanja modal untuk membangun atau menggerakkan dinamika perekonomian daerah hanya sekitar Rp150 miliar,” kata Setyawan.

Fraksi Partai Golkar mendorong Pemkab Klaten melaksanakan moratorium perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) pada 2013 sesuai hasil konsultasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Hasil konsultasi tersebut menyebutkan bahwa pada 2013 tidak ada pengangkatan pegawai baru kecuali tenaga konorer klasifikasi II.

Setyawan mengakui terdapat sekitar 1.500 PNS Klaten yang pensiun dalam dua tahun terakhir. Pada 2013 mendatang, diperkirakan terdapat sekitar 400 PNS yang pensiun. Dia mendesak Pemkab Klaten bisa memeratakan PNS demi peningkatan kinerja dan kedisiplinan. “Pemkab Klaten juga harus mengurangi pengangguran tidak kentara di kalangan PNS tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan yang didapat,” papar Setyawan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Yoyok Sugeng Riyanto, menilai tingkat ketergantungan sumber pendapatan daerah Pemkab Klaten kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dia menilai alokasi belanja pegawai senilai 71,78% itu akan membatasi pertumbuhan perekonomian di sektor riil. “Pemkab Klaten harus berinisiatif membuat terobosan dan menciptakan iklim kemudahan berinvestasi khususnya di sektor UMKM. Warga juga harus dimudahkan dalam menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri,” ungkap Yoyok.