APBD SRAGEN 2015 : Anggaran Makan Minum di Pemkab Sragen Dialokasikan Rp2 Miliar

Solopos.com, SRAGEN – Anggaran makan dan minum kegiatan rapat maupun perjamuan di Setda Sragen direncanakan sebesar Rp2.022.100.000 dalam APBD 2015.

Anggaran sebesar itu terdiri belanja makanan dan minuman rapat Rp1.642.100.000, serta makanan dan minuman tamu Rp380 juta.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Data tersebut diperoleh dari Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sragen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Rencana alokasi anggaran makan dan minum tahun 2015 di Kompleks Setda Sragen lebih besar dibandingkan anggaran yang sama di APBD 2014.

Saat itu alokasi anggaran makan dan minum diketahui sekitar Rp1,8 miliar ditambah sekitar Rp400 juta di APBD Perubahan 2014.

Sedangkan di tahun 2015, selain anggaran makan dan minum, dialokasikan anggaran penyediaan jasa pramusaji Rp112 juta.

Anggaran tersebut direncanakan untuk honorarium nonpegawai negeri sipil (PNS) Rp108 juta, dan belanja pakaian kerja Rp4 juta.

Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Sragen, Agus Cahyono, ditemui , Selasa (9/12/2014), mengakui anggaran makan dan minum Rp2 miliar.

Kenaikan Harga

Dia menjelaskan kenaikan alokasi anggaran makan minum tahun depan dikarenakan terjadinya kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, karena alokasi anggaran makan minum di APBD Penetapan 2014 dirasa kurang. “Anggaran ditambah Rp400 juta tahun ini karena kebutuhan,” tutur dia.

Disinggung tentang perintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, supaya sajian makanan di perjamuan rapat menggunakan singkong (ketela) dan jagung, menurut Agus hal itu sudah berjalan selama ini di lingkungan Setda Sragen.

“Ada yang menafsirkan dengan menyuguhkan makanan berwujud ketela dan jagung. Tapi kalau di Sragen berupa makanan olahan jagung dan ketela, seperti lepet dan jenis lainnya,” kata Agus.

Sekretaris Forum Sragen Rembug (FSR), Suti Hantoro, mengatakan seharusnya Pemkab melakukan efisiensi anggaran di seluruh pos kegiatan atau program. Tujuannya untuk penghematan anggaran daerah.