APBD Tak Bisa Subsidi Operasional Railbus

Ilustrasi railbus (JIBI/SOLOPOS/Dok)

SOLO — Kalangan DPRD Solo menyatakan operasional kerata api Railbus Batara Kresna tak bisa mendapat subsidi dari APBD Solo. Pasalnya, jika terdapat alokasi anggaran dari APBD hal itu menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32/2004.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Wakil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, Supriyanto, mengutarakan jika pengelola railbus dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia (KAI) berbentuk barang bisa saja mendapat alokasi anggaran dari APBD.

“Kalau sharing program antaran pemkot dengan PT KAI berbentuk barang itu tidak masalah. Tetapi kalau berupa anggaran tentu itu menyalahi aturan karena dalam UU No 32/2004 itu diatur jika anggaran dari APBD tidak bisa dialokasikan ke BUMN,” ungkapnya saat dihubungi Solopos.com, Rabu (26/12/2012).

Alhasil, politisi dari partai Demokrat itu berpendapat tidak semestinya railbus mendapat subsidi berupa alokasi anggaran dari APBD.

“Kalau sharing anggaran tentunya untuk kegiatan pembangunan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Anggota Banggar, Abdullah AA, menyampaikan program railbus sebatas gagah-gagahan.  Lantaran hal tersebut, pihaknya meminta pemkot lebih mementingkan program yang menyasar pada kepentingan masyarakat luas.

Pihaknya menilai tidak sepantasnya jika ada subsidi dari APBD Solo kepada pengoperasian railbus.

“Serahkan saja kepada PT KAI untuk mengelolanya. Kami rasa apa yang dilakukan oleh pemkot sudah cukup,” ujarnya.

Abdullah menyampaikan selama ini PT KAI dalam mengoperasikan kereta api Prambanan Ekspres (Prameks) dan Madiun Jaya yang melintasi Kota Bengawan tidak pernah meminta subsidi kepada pemkot.

“Kenapa harus seperti itu? Prameks tidak mendapat subsidi dari pemkot tetapi selama ini bisa jalan,” terangnya.

Lebih lanjut, Abdullah menilai selama ini pemkot sudah mengalokasikan subsidi kepada sejumlah sarana transportasi di Kota Bengawan. Disampaikannya, bus tingkat Werkudara, sepur kluthuk Jaladara, serta Batik Solo Trans (BST) mendapat subsidi dari APBD.