Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)
DPRD dan Pemkab telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2013 untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah, Senin (3/12/2012). Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Wonogiri, Catur Winarko, mengatakan berdasarkan perhitungannya belanja pegawai dalam APBD 2013 mencapai 72% dari total belanja sebesar Rp1,49 triliun. Belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan, dan honor panitia kegiatan.
“Belanja pegawai sekitar 72%. Tidak berubah dari tahun ke tahun trennya begitu, sekitar 70%. Naik turun hanya sedikit. Kalau perusahaan, Wonogiri ini bisa dibilang hampir bangkrut,” tegas Catur, saat dijumpai wartawan seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pengesahan Raperda APBD 2013 untuk Dievalusi Gubernur, di Gedung DPRD, Senin.
Belanja pegawai paling besar untuk gaji dan tunjangan senilai Rp719,47 miliar. Jumlah itu masih ditambah honorarium kegiatan yang diterima pegawai berdasarkan keterlibatan mereka dalam proyek atau kegiatan. Jumlah honorarium di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berbeda-beda. Sebagai gambaran, honorarium pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mencapai Rp1,2 miliar untuk 58 kegiatan dan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mencapai Rp1,1 miliar untuk 70 kegiatan.
Catur menyadari tingginya angka belanja pegawai tidak bisa dihindari. Pasalnya, Pemkab Wonogiri memiliki 14.500-an pegawai yang setiap tahun hampir selalu menerima kenaikan gaji. Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) tidak bisa mengimbangi kenaikan itu. Catur mengatakan PAD Wonogiri sebenarnya selalu naik, namun nilainya cenderung masih rendah. Dalam APBD 2013, PAD hanya ditargetkan sebesar Rp87,84 miliar.
Sumber terbesar pendapatan Wonogiri adalah dana perimbangan, berupa dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU), yang nilainya mencapai Rp1,04 triliun. Pada 2013, nilai DAU Wonogiri sebenarnya meningkat 10,74% menjadi Rp917,5 miliar. Namun, kenaikan DAU lagi-lagi lebih habis untuk belanja pegawai. Dengan kondisi seperti itu, peluang Wonogiri untuk membuka rekrutmen CPNS pun kian tipis.
Pendapat serupa disampaikan anggota Komisi A DPRD Wonogiri, Zainudin. Dia mengatakan seharusnya Pemkab bisa melakukan upaya efisiensi agar terhindar dari “kebangkrutan” dengan menggenjot PAD dan menekan belanja pegawai. Zainudin melihat masih ada buang-buang anggaran khususnya untuk alokasi anggaran honorarium. “Satu SKPD nilainya [honorarium] bisa lebih dari Rp1 miliar. Padahal tidak semua pegawai yang menjadi panitia kegiatan perlu menerima honor. Kalau kegiatannya ada di lingkungan kota dan masih sesuai dengan job description-nya tidak perlu ada honor,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Wonogiri, Teguh, melalui Kabid Anggaran, Edy Hartanto, mengakui angka belanja pegawai memang sangat tinggi. Khusus gaji dan tunjangan saja persentasenya telah mencapai 67%. “Ya hampir-hampir sebesar itu. Kondisinya memang begitu,” ungkap Edy.
