ARAKK : Kandangkan Mobdin!

ilustrasi (dok Solopos)

Klaten (Solopos.com)–Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengandang semua mobil dinas (Mobdin) agar tidak digunakan untuk mudik Lebaran.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Permintaan itu disampaikan ARAKK menyusul adanya larangan penggunaan Mobdin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai, penggunaan Mobdin untuk mudik lebaran tidak dibenarkan. Mobdin seharusnya hanya digunakan untuk kegiatan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Kalau mau menggunakan untuk kepentingan pribadi silakan pakai kendaraan pribadi bukan mobil dinas. KPK sudah melarang, tidak sekadar mengimbau. Jadi mestinya pemerintah daerah bisa menindaklanjuti larangan dari KPK itu,” terang Koordinator ARAKK, Abdul Muslih kepada Espos, Jumat (12/8).

Agar tidak digunakan untuk mudik Lebaran, ARAKK meminta semua Mobdin milik Pemkab Klaten dikandangkan. Penggunaan Mobdin itu dimaksudkan untuk memudahkan pengawasannya. Jika Mobdin itu harus keluar kandang, kata Muslih, mestinya hanya warga yang kurang mampu yang bisa memanfaatkannya. “Kalau yang memanfaatkan Mobdin itu PNS tentu kurang tepat. Mestinya hanya orang yang tidak mampu yang boleh memanfaatkannya,” kata Muslih.

Sementara itu, Bupati Klaten, Sunarna saat dihubungi melalui teleponnya mengatakan hingga kini belum menerima surat larangan penggunaan Mobdin secara resmi. Oleh sebab itu, dirinya tidak melarang penggunaan Mobdin itu untuk mudik Lebaran. Namun, dia meminta setiap kerusakan yang diakibatkan penggunaan Mobdin itu bisa ditanggung sendiri oleh pemakainya.

“Kalau ada surat resmi larangan, pasti kita larang. Kalau tidak ada, kita tetap persilakan Mobdin itu digunakan untuk kegiatan Lebaran. Kalau rusak itu menjadi tanggung jawab pribadi,” tukas Sunarna.

(mkd)