Aturan Sering Berubah, LPMK Pesimistis DPK Tepat Sasaran

SOLO–Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) pesimistis pemanfaatan dana pembangunan kelurahan (DPK) bakal tepat sasaran.
Pasalnya hingga saat ini belum ada satu kelurahan pun yang berhasil mencairkan DPK. Tahapan paling cepat dalam pencairan DPK barulah verifikasi di sejumlah instansi terkait.

Ketua LPMK Kemlayan, Serengan, Agus Sadso mengatakan pesimistis DPK bakal tepat sasaran. “Kami di Kelurahan Kemlayan termasuk yang paling cepat dalam proses pencairan DPK. Sekarang ini sudah tahapan verifikasi. Tinggal selangkah lagi. Kelurahan lain banyak yang gagal verifikasi bahkan verifikasi saja belum. Ini saya lihat ketika sedang mengurus DPK,” jelasnya, Selasa (21/8/2012).

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Mengenai pengajuan DPK yang baru dilakukan di pertengahan tahun anggaran, menurut Agus, bukannya disengaja namun karena payung hukumnya sering berubah. Dulu, sambung Agus, saat dana masih menjadi satu dengan keuangan kelurahan tidak ada masalah. Namun begitu sistem berubah, khususnya mulai tahun ini yakni dana diberikan langsung kepada masyarakat dan dikelola mereka sendiri, justru timbul banyak masalah.

“Ketika aturan berganti pastilah akan timbul masalah baru. Apalagi DPK erat kaitannya dengan keuangan, jelaslah banyak persoalan di bawahnya. Memilih siapa yang akan mengelola uang, misalnya, hanya salah satu dari sekian banyak persoalan,” ujarnya.

Terkait tahapan verifikasi yang masih berlangsung hingga sekarang, Agus memperkirakan, masih butuh waktu agak lama menunggu DPK cair. Dia memperkirakan anggaran yang dimaksud barulah bisacair menjelang akhir tahun anggaran.

“Saya menduga DPK baru cair menjelang akhir tahun. Persolannya ketika dana yang harusnya dimanfaatkan sejak awal tahun ternyata baru bisa dimanfaatkan pada akhir tahun, apa ya bisa kemudian tepat sasaran? Bukan hanya yang infrastruktur, dana sosial saya kira sama saja. Penerimanya tidak akan tepat karena tidak ada waktu lagi. Inilah repotnya kalau aturannya sering berubah,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Solo, Sony Warsito juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap DPK. “Saya juga pernah menjadi Ketua LPMK, jadi tahu bagaimana rasanya. Aturan dari pemerintah menurut saya bukannya mendidik masyarakat tapi lebih cenderung mengajari masyarakat untuk berbohong,” tegasnya.

Sony mencontohkan pencairan DPK yang selalu mepet di akhir tahun anggaran menjadikan masyarakat terbiasa membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) palsu. “Kalau DPK turun November mana bisa kegiatan fisik selesai Desember. Pasti akan bersambung lagi di tahun anggaran baru meski LPj dengkulan menyebut kegiatan selesai akhir tahun.”