Ba'asyir desak pemerintah cabut SK Memperindag

Sukoharjo (Espos)–Penasehat Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Cemani, Sukoharjo, Ustad Abu Bakar Ba’asyir mendesak Pemerintah RI mencabut SK Menperindag No 23/MPP/01/2001 tanggal 10 Januari 2001 yang melegalkan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan bangsa Israel.

Demikian diungkapkan Ustad Ba’asyir kepada wartawan seusai menemui rombongan Majelis Zikir Nurussalam Jakarta yang mengadakan silaturahmi ke Ponpes Al-Mukmin Ngruki, Kamis (20/8).

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Menurutnya, umat Islam tak boleh mendekati atau mengadakan hubungan apapun dengan Yahudi Israel yang merupakan musuh utama Islam.

Dijelaskan dia, kedatangan rombongan Majelis Zikir Nurussalam yang dipimpin Haris selain bertujuan silaturahmi juga bermaksud mengklarifikasi pernyataannya beberapa waktu lalu yang mensinyalir adanya perwakilan Kantor Dagang Israel di Jakarta.
“Tadi perwakilan Majelis Zikir mengatakan setelah mereka meneliti, tak ada Kantor Dagang Israel di Jakarta,” katanya.

Untuk diketahui, Majelis Zikir Nurussalam adalah kelompok pengajian dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut aktif di dalamnya.

Lebih lanjut, Ba’asyir menuturkan, menurut pendapatnya, hubungan muamalah atau perdagangan  hanya boleh dilakukan dengan kaum Yahudi yang berada di bawah kekuasaan Islam, sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah saw.

“Katanya, SK yang melegalkan hubungan perdagangan Indonesia-Israel tersebut telah dicabut. Tapi secara resmi kami belum mengetahui adanya pencabutan dari Pemerintah. Informasinya malah ada perusahaan Israel yang saat ini menjalin kerja sama dengan PLN untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sumatra Utara (Sumut),” urai Ba’asyir.

Ba’asyir yang didampingi Direktur Ponpes Al Mukmin, Ustad Wahyudin menjelaskan, pihaknya meminta Majelis Zikir Nurussalam menyampaikan kepada SBY agar membuktikan kepada masyarakat bahwa SK Menperindag telah dicabut.

Salah seorang pengajar di Ponpes Al-Mukmin, Ustad Abdurrahim yang turut mendampingi Ba’asyir menambahkan, kalau SK yang dibuat pada era pemerintahan Gus Dur itu benar-benar sudah dibatalkan, maka seharusnya tak dilakukan secara diam-diam. Dikatakan dia, pihaknya terus mendalami informasi tentang perusahaan-perusahaan Israel yang beroperasi di Tanah Air.

rei