Bagian Ekonomi bantah kredit fiktif BKK Kerjo

Karanganyar (Espos)–Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karanganyar membantah adanya kredit fiktif di BKK Kerjo. Lembaga keuangan tersebut bahkan dinyatakan sehat sesuai kriteria dan ketentuan dari Bank Indonesia (BI).

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Kabupaten Karanganyar, Ambang Wibowo, kepada wartawan menyebutkan pihaknya hanya mendapati kredit macet di BKK Kerjo. Itu pun jumlahnya relatif kecil sekitar 8,6% dari total kredit yang diberikan kepada nasabah.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

“Laporan per 8 Juni menunjukkan kredit macet mencapai Rp 429,8 juta atau 6,8% dibanding nominal kredit keseluruhan sebesar Rp 4,961 miliar lebih. Sekali lagi semua masuk kategori macet, tidak ada yang fiktif mengacu laporan BKK Kerjo,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya di kompleks perkantoran Setda Kabupaten Karanganyar, Senin (12/7) siang.

Ambang menjelaskan, selain kredit macet, di BKK Kerjo juga terdapat kredit kurang lancar dan kredit diragukan. Namun masing-masing jumlahnya juga relatif kecil, yaitu Rp 191,3 juta atau 3,86% dan Rp 185,799 juta atau 3,74%. Terlepas dari adanya kredit bermasalah itu, kata dia, BKK Kerjo dikategorikan cukup sehat dan memiliki tingkat likuiditas memadai.

Ambang yang didampingi Kasubbag Perusahaan Daerah (Perusda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yulistiana R dan Staf Bagian Perekonomian, Bambang Lesmono, menyebutkan kredit macet dalam sebuah lembaga keuangan adalah sesuatu hal yang wajar. Hal itu sepanjang tidak menggangu kinerja dan pelayanan yang diberikannya.

Terkait kredit macet di BKK Kerjo, dia tidak menampik adanya debitor dari kalangan PNS. “Soal kredit macet, yang dominan adalah karena karakter nasabah yang kurang baik. Tetapi untuk masalah ini, kami sudah menekankan pada seluruh BKK agar melakukan upaya-upaya persuasif guna mengurangi angka kredit kurang lancar,” sambungnya menjelaskan.

try