SOLOPOS.COM - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri, Kurnia Listyarini, memaparkan soal bansos sembako kepada pelaku e-warong, camat, dan stakeholder lainnya di GOR Giri Wahana, Wonogiri, Rabu (29/1/2020). (Istimewa/Dok. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Wonogiri)
Solopos.com, WONOGIRI — Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berubah nama menjadi bantuan sosial (bansos) Sembako. Nilai bansos itu dinaikkan dari semula Rp110.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan menjadi Rp150.000 per KPM per bulan.
Penambahan nilai bansos itu diikuti dengan penambahan komoditas yang akan diterima KPM. Jika sebelumnya, KPM hanya menerima beras dan telur, kali ini KPM akan menerima bahan makanan mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati serta mineral dan vitamin.
Protein hewani bisa disuplai dengan telur minimal 1 kilogram, daging sapi, ayam, dan ikan segar. Sedangkan protein nabati berasal dari kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Sumber mineral dan vitamin diperoleh dari komoditas sayur dan buah-buahan.
"Penambahan nilai bansos jadi Rp150.000 ini merespons isu stunting untuk menyasar ibu hamil dan anak-anak balita,” kata Kepala Dinas Sosial Wonogiri, Kurnia Listyarini, saat menyampaikan sosialisasi kepada pelaku e-warong, camat, dan stakeholder lainnya di GOR Giri Wahana Wonogiri, Rabu (29/1/2020).
"Penambahan nilai bansos jadi Rp150.000 ini merespons isu stunting untuk menyasar ibu hamil dan anak-anak balita,” kata Kepala Dinas Sosial Wonogiri, Kurnia Listyarini, saat menyampaikan sosialisasi kepada pelaku e-warong, camat, dan stakeholder lainnya di GOR Giri Wahana Wonogiri, Rabu (29/1/2020).
Dengan adanya penambahan komoditas itu, Kurnia berharap masing-masing kecamatan bisa mendata potensi lokal khususnya sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan bansos Sembako.
Sayur dan buah setidaknya bisa disuplai dari kelompok wanita tani (KWT). Namun demikian, keterbatasan stok di KWT tidak menutup adanya kemungkinan komoditas berbeda yang diterima KPM.
Penurunan kuota itu terjadi karena masih adanya proses rekonsiliasi data KPM. Akibatnya, banyak kartu yang tidak bisa dibagikan kepada KPM dengan sejumlah masalah mulai dari data ganda dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Padahal PKH dan BPNT cukup dengan satu kartu. Jadi kami kembalikan lagi ke pusat,” ujar dia.
Tak hanya itu, ada KPM yang tidak diketahui keberadaannya sebab Dinsos juga memadankan data yang dimiliki dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kemudian, masih ada ditemui data invalid yakni data yang memiliki nama sama tapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda. Kasus lain adalah nama dan NIK sama, namun alamat berbeda.
Terakhir, ada beberapa KPM yang mengaku sudah mampu dan menolak menjadi KPM. Mereka meminta agar program bisa diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
“Jadi perlu ada perbaikan data yang valid. Ketika ada permasalahan KPM di e-warong, mohon e-warong mengetahui NIK saat melaporkan ke TKSK,” imbau Kurnia.
Dinsos juga mendorong verifikasi dan validasi data Basis Data Terpadu (BDT) maupun masing-masing program. Di Wonogiri, persentase NIK yang belum padan dengan data BDT sebesar 4,4 persen. Jumlah itu paling kecil di Jawa Tengah.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, berpesan agar melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap bansos yang ada. Hal itu penting agar-agar masing-masing pihak bisa berperan sesuai dengan tanggung jawabnya.
E-warong misalnya, berperan vital agar bansos Sembako bisa berkelanjutan. Di Wonogiri sendiri ada 304 e-warong yang menjadi tempat KPM menerima komoditas. “Persoalan data memang masih butuh usaha besar untuk mengedukasi masyarakat,” ujar Bupati.