Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
“Kami harap pendataan ini jangan lama-lama. Segera saja dirampungkan agar bantuan bisa dieksekusi Walikota,” ujar Ketua DPRD, YF Sukasno, Minggu (24/2/2013). Pihaknya memahami Pemkot butuh ketelitian dalam pendataan kerusakan. Dewan, imbuhnya, mendukung upaya Pemkot yang menginginkan data akurat untuk setiap bantuan yang dikeluarkan. Sukasno berujar pendataan yang asal-asalan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kami paham Pemkot harus hati-hati, tapi jangan sampai berlarut-larut. Setidaknya bulan ini pendataan selesai,” ucapnya.
Sukasno mendukung langkah Pemkot yang sudah membuat kategorisasi penerima bantuan. Menurutnya, ketentuan soal bantuan hanya bisa diakses bagi korban yang mengalami kerusakan rumah 20% ke atas bisa dipertanggungjawabkan. Dia setuju tak semua kerusakan bisa diganti dengan dana Pemkot. “Saya pikir klasifikasi itu sudah diperhitungkan dengan baik.”
Lebih lanjut, pihaknya meminta Pemkot tetap mengganti dana kerusakan bagi rumah yang sudah diperbaiki. Pasalnya, tak sedikit pemilik rumah yang langsung merehab sendiri rumahnya pascabencana, terutama yang rusak bagian atap. Menurut Sukasno, lambatnya pendataan kerusakan salah satunya disebabkan hal tersebut. “Verifikasi lebih lama karena kerusakan sudah tidak kasat mata. Namun kami menjamin warga berkriteria yang telanjur memperbaiki tetap dapat ganti,” urainya.
Sementara itu, Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengaku masih menunggu data lengkap dari Satlak Penanggulangan Bencana yang dikomandoi Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto. Tanpa data komprehensif, Rudy belum mampu mengeksekusi bantuan. “Kalau datanya sudah masuk pasti langsung ditindaklanjuti. Mungkin pekan depan Sekda sudah menyerahkan,” ujarnya.
Rudy menolak dibilang lamban dalam penanganan korban bencana. Dia menyebut semua bantuan yang dicairkan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ihwal warga yang telanjur memperbaiki sendiri kerusakan rumah, Walikota meminta bukti otentik seperti kuitansi atau nota pembayaran. “Pokoknya semua harus jelas karena ini pakai duit rakyat,” pungkasnya