SOLOPOS.COM - Endang Muryani (Istimewa-Dokumentasi Pribadi)
Solopos.com, KARANGANYAR—Salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Karanganyar, Endang Muryani, menantang Pemkab Karanganyar menyajikan data terpadu tentang kondisi riil warga Karanganyar.
Endang menyampaikan hal itu saat diskusi virtual dengan Solopos pada Rabu (19/8/2020). Diskusi mengusung tema Apa Kabar Bansos di Karanganyar?
Seperti diketahui bersama pemerintah pusat menggelontorkan aneka macam bantuan sosial kepada masyarakat. Beberapa contoh bantuan, yakni kartu prakerja, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan modal bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, bantuan bagi pegawai yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta, dan lain-lain. Bantuan tersebut diberikan selama pandemi Covid-19.
Waduh! Gara-Gara 1 Orang Ngeyel, 14 Warga Tasikmadu Karanganyar Positif Covid-19
Waduh! Gara-Gara 1 Orang Ngeyel, 14 Warga Tasikmadu Karanganyar Positif Covid-19
Muncul pertanyaan, apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran? Endang mengakui bahwa sejumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat masih bermuatan kepentingan. “Aduan sampai saya maupun melalui media sosial. Orang-orang yang dekat dengan si A dan si B mendapat bantuan. Fenomena di lapangan masih ada,” ujar Endang saat berbincang dengan Solopos.com, Minggu (23/8/2020).
Lalu, bagaimana solusinya? Endang menyebut data terpadu memuat kondisi riil warga Kabupaten Karanganyar. Data tersebut bisa digunakan pemerintah saat hendak memberikan bantuan sosial. Pertanyaannya, apakah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar sanggup menyajikan data terpadu? Endang menyampaikan optimistis Pemkab mampu.
Tekan Angka Pengangguran, Kementerian PUPR Percepat Penyaluran Program Padat Karya Tunai
Tim khusus bertugas menginventarisasi data agar dinamis. Apabila pemerintah kesulitan, menurut Endang, pemerintah dapat melibatkan RT dan RW. Endang menyebut selama ini pemerintah menggunakan cara yang serbadadakan apabila berkaitan dengan data warga miskin. Dia memberi contoh warga yang tidak mendapat perlindungan kesehatan dari pemerintah padahal termasuk kategori miskin.
“Saat masuk rumah sakit baru ketahuan tidak dapat jamian pemerintah. Barulah didaftarkan. Selama ini begitu. Cari formula pas pendataan orang tidak mampu. Akurasi data jadi penyebab program tidak efektif, tidak tepat sasaran. Program [bantuan] bagus kalau data tidak akurat, saya yakin akan sia-sia, tidak tepat sasaran, tumpang tindih, double program,” jelas dia.
Endang menilai Pemkab Karanganyar sudah melakukan pendataan, tetapi menurut dia prosesnya belum fokus. Pada akhir obrolan, Endang mengapresiasi aneka bantuan dari pemerintah. Tetapi dia berharap pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah tidak terus menerus gagap apabila berkaitan dengan data. Menurut dia seluruh bantuan dari pemerintah bermanfaat bagi masyarakat.
Lagi Ngehits, Ganjar Tak Mau Ketinggalan Kunjungi Mata Langit
“Bansos secara umum bermanfaat bagi warga Karanganyar di masa pandemi. Kami sayangkan ada beberapa kegaduhan karena kurang tepat sasaran dan tidak merata. Penyebabnya data tidak akurat. Pemerintah wajib melibatkan masyarakat untuk monitoring, pencegahan, penanganan, dan penyelesaian masalah. Saya berharap kawan-kawan tokoh masyarakat di saat ini taruh kepentingan pribadi dan kelompok, utaman kepentingan bersama.”