SOLOPOS.COM - Logo KTNA (id.wikipedia.org)
KLATEN-Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Klaten menolak rencana Gubernur Jawa Tengah memberikan bantuan alat panen padi modern berupa combine harvester.
Ketua KTNA Klaten, Wening Swasono, mengatakan pemberian bantuan alat panen padi modern itu justru akan menimbulkan masalah sosial jika direalisasikan. Menurutnya, alat panen modern itu akan membuat buruh tani kehilangan pekerjaannya.
“Kalau pemerintah bersedia memberikan alternatif pekerjaan lain bagi buruh tani, silakan alat panen modern itu direalisasikan. Tetapi kalau tidak ada alternatif pekerjaan lain, sebaiknya alat panen itu tidak perlu direalisasikan,” ujar Wening di sela-sela acara seminar pertanian di Kantor Dinas Pertanian (Dispertan) Klaten, Senin (25/6/2012).
Wening menjelaskan, untuk memanen padi pada lahan seluas satu hektare dibutuhkan buruh tani sekitar delapan orang. Jika menggunakan tenaga mesin, satu hektare tanaman padi hanya membutuhkan dua tenaga kerja. Luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten saat ini mencapai sekitar 33.423 hektare.
Menurutnya, sudah menjadi tradisi jika buruh tani selalu dipekerjakan saat musim panen tiba. “Kalau untuk memanen satu hektare tanaman padi hanya butuh dua orang, lalu yang enam orang mau dikemanakan? Mereka tentu akan menjadi pengangguran,” papar Wening.
Wening meminta pemerintah bisa mengkaji ulang rencana pemberian bantuan alat panen padi modern itu. Dia lebih mendukung jika pemerintah memberikan bantuan traktor untuk membajak sawah daripada alat panen modern.
Sementara itu, Kepala Dispertan Klaten, Wahyu Prasetyo, meminta buruh tani tidak khawatir menanggapi rencana pemberian bantuan combine harvester itu. Menurutnya, saat ini alat tersebut belum mendesak untuk diterapkan di Kabupaten Klaten.
“Sekarang tenaga manual buruh tani masih dibutuhkan sehingga keberadaan alat itu belum mendesak. Kemungkian pada 5-10 tahun mendatang bantuan alat ini baru bisa direalisasikan dengan catatan keberadaan buruh tani sulit dicari,” papar Wahyu.
