SOLOPOS.COM - ilustrasi Raskin (JIBI//dok)
Solopos.com, SOLO--Pengadaan beras untuk rakyat miskin daerah (raskinda) kembali tersendat setelah lelang pengadaan beras tersebut minim peminat. Pemkot segera menggelar lelang kedua untuk mengejar target distribusi bulan Oktober.
Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Solo, Basuki Anggoro Hexa, saat ditemui wartawan di Taman Balekambang, Jumat (4/10/2013), mengatakan lelang pertama yang digelar beberapa waktu lalu gagal setelah hanya ada satu calon rekanan yang mengajukan penawaran dari total 15 peserta. “Karena hanya satu berarti tidak memenuhi aspek kompetitif. Terpaksa harus diulang,” ujarnya.
Pihaknya berencana membuka lagi lelang pengadaan beras senilai Rp2.071.000 itu pekan depan. Hexa mengungkapkan, pengadaan beras melalui proses lelang ini merupakan kali pertama bagi Pemkot. Bahkan, ia mengklaim pengadaan beras bersumber APBD kota baru dilakukan di Kota Solo. “Baru kota ini yang mengawali program raskinda. Kami agak kesulitan untuk mencari pembanding.”
Dia mengatakan wacana penunjukan langsung dengan menggandeng Bulog belakangan tak bisa dilakukan lantaran terbentur PP No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Bulog sendiri tidak mengikuti lelang pengadaan beras untuk 17.259 keluarga miskin tersebut. “Di lelang pertama (Bulog) tidak mengikuti. Tidak tahu untuk yang kedua nanti.”
Disinggung kemungkinan penunjukan langsung jika lelang kedua kembali sepi, Hexa enggan berandai-andai. Pihaknya memilih berkonsentrasi pada lelang tahap kedua untuk mencari rekanan terbaik. Dari regulasi, Pemkot memiliki opsi penunjukan langsung jika lelang kedua kembali gagal. “Kami tidak mau bicara itu dulu, saat ini penawaran masih berlangsung,” tukas dia.
Lebih jauh, pihaknya kini mulai menyiapkan tim distribusi dan pengawasan raskinda. Hexa menambahkan penerima program beras gratis itu telah terpetakan melalui SK sehingga mampu meminimalisasi salah sasaran. Satu kepala keluarga mendapat jatah beras 5 kg per bulan selama tiga bulan.
Wali Kota, F.X. Hadi Rudyatmo, mengaku terpaksa mengamini sistem lelang karena tak mau tersandung masalah di kemudian hari. Sebelumnya, Rudy bersikukuh pengadaan raskinda melalui penunjukan langsung untuk menghemat biaya dan pemberdayaan petani.
“Harusnya beras enggak kudu lelang seperti ini, tapi sekarang cari yang aman saja,” ujarnya.
Rudy memastikan tidak ada efek negatif jika distribusi raskin molor dari Oktober. DPRD sempat mengkhawatirkan beras akan dijual warga jika Pemkot menggunakan sistem rapel selama sebulan. “Enggaklah, namanya beras enggak mungkin dijual. Wong itu kebutuhan pokok warga.”