SOLOPOS.COM - ilustrasi Raskin (JIBI//dok)
Solopos.com, SOLO — Pemkot Solo berencana mengajukan alokasi anggaran senilai Rp9,6 miliar untuk program beras untuk rakyat miskin daerah (Raskinda) melalui APBD 2014. Rencananya, tahun depan pembagian Raskinda bakal dirapel setiap empat bulan sekali.
Anggota Komisi IV, Reny Widyawati, menyampaikan rencana pengajuan itu berdasarkan hasil rapat kerja (raker) dengan Kantor Ketahanan Pangan (KKP) beberapa waktu lalu.
“Dari rapat kemarin renananya Raskinda dibagikan selama setahun itu tiga kali. Artinya, selama empat bulan sekali ada pembagian,” katanya saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Kamis (10/10/2013).
“Dari rapat kemarin renananya Raskinda dibagikan selama setahun itu tiga kali. Artinya, selama empat bulan sekali ada pembagian,” katanya saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Kamis (10/10/2013).
Reny menerangkan satu kilogram beras untuk raskinda bakal seharga Rp9.000. Hal ini didasarkan pengalaman bergulirnya program raskinda melalui APBD Perubahan 2013.
Disampaikannya, raskinda yang dibagikan tiga bulan melalui APBD Perubahan 2013 dimungkinkan didapatkan beras dengan kualitas di bawah harga Rp8.000/kg seperti perencanaan.
Alhasil, dengan peningkatan nilai beras setiap kilogram tersebut diharapkan didapatkan beras dengan kualitas senilai Rp8.000.
Disinggung perkembangan program raskinda yang digulirkan melalui APBD 2014, Reny mengatakan saat ini masih dalam proses lelang tahap kedua. Pasalnya, lelang tahap pertama program itu minim peserta.
“Sebelumnya sudah dilakukan lelang. Memang ada yang sudah memasukkan berkas, tetapi kemudian tidak ada tawar menawar harga. Ini baru satu-satunya di Indonesia. Untuk lelang kedua ini, sudah ada 15 peserta lelang,” tambah dia.
Anggota Komisi IV, Hery Jumadi, menjelaskan terkait bergulirnya program raskinda di 2014, pihaknya bakal terlebih dahulu mengevaluasi program yang digulirkan melalui APBD Perubahan 2013.
“Terutama soal kualitas beras di APBD Perubahan ini seperti apa,” urainya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Agus Djoko Witiarso, membenarkan rencana tersebut. Disampaikannya, pertimbangan kembali bergulirnya program raskinda di 2014 berdasarkan asas pemerataan bagi warga yang belum menerima raskin dari pemerintah pusat.
