Solopos.com, SOLO– Banyaknya event yang berlangsung di Kota Solo setelah pandemi Covid-19, namun penurunan tingkat kemiskinan Kota Solo justru lebih sedikit dari waktu pandemi Covid-19, hal itu perlu segera dievaluasi.
Hal itu disampaikan Ketua Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Banjarsari Suyanto pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solo 2025 di Harris Hotel Solo, Rabu (17/1/2024).
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Hadir para pemangku kepentingan, antara lain pihak birokrasi, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media. Forum itu berlangsung pukul 09.50 WIB sampai pukul 12.00 WIB. RKPD merupakan salah satu tahapan pembangunan.
Pemkot Solo memakai sejumlah pendekatan dalam perencanaan yaitu top-down planning dan bottom-up planning. Selain RKPD,ada forum musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan sampai nasional. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa membuka forum RKPD.
Suyanto menjelaskan sesuai data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solo, tingkat kemiskinan Kota Solo selalu turun tiga tahun terakhir yakni 9,4 % pada 2021 menjadi 8,84% atau turun 0,56% pada 2022 atau pandemi Covid-19.
Jumlahnya kembali turun menjadi 8,84% atau turun 0,4% pada 2023 atau status pandemi Covid-19 dicabut. Tingkat pengangguran turun lebih banyak pada 2022 saat pandemi Covid-19.
“Program pengentasan kemiskinan harus dievaluasi. Banyak event tapi tingkat kemiskinan tidak turun sebanyak waktu pandemi Covid-19. Apa yang memanfaatkan orang luar Kota Solo atau bagaimana?” kata Yanto, sapaanya, saat sesi tanya jawab.
Yanto mencontohkan tingkat kunjungan wisata religi Masjid Sheikh Zayed tergolong tinggi sejak kali pertama dibuka. Pemkot Solo harus segera melakukan evaluasi supaya target tingkat kemiskinan menjadi 6,92% pada 2026 bisa tercapai.
“Harapan kami bisa turun signifikan. Kami mendukung pengentasan kemiskinan Pemkot Solo dengan menjalin kerja sama dengan pengusaha untuk mempekerjakan warga setempat. Upaya ini untuk mengurangi pengangguran terbuka di Kota Solo,” ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, ada kebocoran potensi pendapatan asli daerah (PAD) sehingga target PAD Kota Solo tidak mencapai target tahun lalu. Pemkot Solo harus melakukan digitalisasi supaya konsumen yang membayar pajak resto bisa diteruskan pengusaha resto kepada Pemkot Solo.
Menurut dia, rekapitulasi pagu rancangan awal RKPD Solo 2025 senilai Rp2.72.156.855.970,44. Sedangkan, proyeksi pendapatan Kota Solo 2025, yakni bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah Rp592 miliar, retribusi daerah Rp85.572.662.482, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18.781.755.883, dan lain-lain berupa PAD yang sah Rp144.708.143.254.
“Ada defisit pendanaan sekitar Rp700 miliar. Seharusnya PAD dimaksimalkan supaya Pemkot Solo memiliki pendanaan untuk menjalankan program pembangunan yang mencapai Rp2,7 triliun,” ujar dia.
Kepala Bapenda Kota Solo sekaligus Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tulus Widajat mengatakan Pemkot Solo sudah memasang alat perekam data transaksi atau Terminal Monitoring Device (TMD) atau tapping box di sejumlah restoran dan hotel.
“Cuma masalahnya kami keterbatasan alat. Alat ini tidak boleh dibeli pemerintah daerah. Gak ada larangan, tapi KPK sudah menyampaikan itu bisa rawan korupsi. Kami sudah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar untuk beli alat pada 2021/2022, tapi ada imbauan KPK,” kata Tulus.
Menurut Tulus, tapping box bisa disediakan perbankan yang merupakan mitra Pemkot Solo, yakni Bank Jateng. Namun Bank Jateng yang membelikan TMD harus menanggung biaya perawatannya. “Sehingga Bank Jateng menghitung plus minusnya,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
