SOLOPOS.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono didampingi Sekretaris Dinsos Sragen Finuril Hidayati berdialog dengan salah satu penerima bansos di Gedung Lansia Dinsos Sragen, Senin (31/1/2022). (Solopos.com/Tri Rahayu)

Solopos.com, SRAGEN — Anggota Komisi VIII DPR RI, Paryono, meminta agar penyaluran dana bantuan sosial (bansos) 2021 senilai Rp200.000/orang jangan ditunda-tunda, apalagi sampai mengendap di bank. Bansos tersebut sangat dibutuhkan warga miskin.

Penegasan ini disampaikan Paryono dalam monitoring dan evaluasi Program Bantuan Sembako yang digelar di Gedung Lansia Sragen, Senin (31/1/2022).  Ia menyebut sampai saat ini masih ada sekitar 512.000 warga miskin yang belum mendapatkan bansos tersebut. Nilai Bansos 2021 mencapai Rp102 triliun.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

“Bantuan Sembako yang belum tersalurkan ternyata masih 512.000 keluarga penerima manfaat [KPM]. Nilai bantuan Rp200.000 per bulan per KPM itu sangat bermanfaat bagi mereka. Hari ini [Senin], Komisi VIII dan Kementerian Sosial serentak turun ke daerah untuk mencari solusi atas persoalan bansos yang tersendat itu,” ujarnya.

Baca Juga: Terkait Dana Bansos Rp2,7 Triliun Tertahan di Himbara, Ini Respons BRI

Dia meminta bank selaku mitra pemerintah dalam penyaluran bansos, menganggap ini adalah misi sosial bukan misi bisnis. Bank jangan mempersulit warga yang hendak mencairkan bansos yang menjadi hak mereka.

“Banyak uang yang tertahan di bank. Kami tidak mau mendengar masalah administrasi. Seperti di Sragen ini, kalau tidak salah ada 2.500 kartu keluarga sejahtera (KKS) yang belum terdistribusikan. Kalau nilainya bantuan Rp200.000 per KPM dikalikan 2.500 KPM maka nilainya bisa Rp500 juta. Kalau se-Indonesia tentu banyak nilainya. Saya tidak bisa diam karena memiliki wewenang untuk intervensi. Kalau saya diam, saya dosa,” ujarnya.

Setelah melihat proses penyaluran bansos di Sragen, Paryono akhirnya mengapresiasi kinerja Dinas Sosial (Dinsos) dan Pemkab Sragen yang sudah bersinergi dengan perbankan. Dia mengatakan semua KPM didatangkan dan mendapatkan KKS lalu bisa langsung dicairkan lewat e-warong. Dia berharap banyaknya bansos yang belum tersalurkan di Sragen bisa selesai secepatnya.

Baca Juga: Bansos Rp2,7 Triliun Tertahan, Mensos Minta DPR Ikut Turun Tangan

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Sragen, Finuril Hidayati, menyampaikan penyaluran bansos bagi warga yang terdampak PPKM Covid-19 memang baru 49,71%. “Untuk data kami valid. Kami sudah menyandingkan data dari Kementerian Sosial dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga ketemu adanya TNI, Polri, ASN, pegawai BUMN, meninggal dunia, dan pindah domisili itu bisa diketahui dan langsung disisihkan. Itu upaya screening data yang dilakukan Dinsos,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya