Solopos.com, SOLO – PT KAI Daop 6 Yogyakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana mengajukan usulan ke pemerintah pusat untuk menjadikan KA Banyubiru menjadi Public Service Obligation (PSO) seperti Prambanan Ekspres (Prameks), selain menambah jadwal perjalanan kereta rel listrik (KRL) Solo-Jogja.
Hal itu sesuai hasil pertemuan antara Kepala PT KAI Kepala Daop 6 Yogyakarta, Bambang Respationo dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo, Selasa (4/7/2023).
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Kepala PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengatakan hasil evaluasi menunjukkan animo masyarakat tinggi terhadap layanan KA Banyubiru. Okupansi hampir 100 persen dengan dua kali keberangkatan setiap hari.
“Tadi dibicarakan dengan Pak Wali ini buka peluang untuk buka wisata dan apapun itu dari Semarang ke Solo dan sebaliknya. Nanti ke depan ya kita saling mengusulkan sebenarnya bisa saja diusulkan nanti kalau disediakan semacam Prameks gitu ya. Kalau Prameks kan dulu Solo-Jogja. Nah ini akan membangkitkan dari Semarang sampai Solo,” kata Bambang, kepada wartawan seusai pertemuan.
Menurut dia, KA Banyubiru memanfaatkan rangkaian KA Joglosemarkerto yang berhenti di Semarang sejauh ini. Sambil menunggu keberangkatan, rangkaian itu digunakan untuk perjalanan ke Solo dan sebaliknya.
“Kalau bisa dibikin seperti Prameks Solo-Jogja zaman dulu. Nah ini rangkaian sendiri. Nah ini bisa lebih banyak perjalanannya kalau memang bisa,” ungkapnya.
Dia mengatakan kecepatan maksimal KA Banyubiru 90 km/jam. PT KAI telah melakukan uji coba perjalanan dari Stasiun Gundih sampai Solo dengan kecepatan 120 km/jam dengan aman.
“Kami nanti kecepatannya sampai 110 km/jam ini menambah pendek waktu Solo sampai Semarang. Semakin pendek, semakin kompetitif, masyarakat semakin berminat,” ujarnya.
Selain itu, Bambang mengatakan Wali Kota Solo menyoroti KRL Solo-Jogja. Ada 20 perjalanan KRL hari kerja atau weekday dan 24 perjalanan pada akhir pekan atau weekend. Jumlah perjalanan menjadi 24 setiap hari selama libur sekolah.
“Iduladha sampai tanggal 2 Juli 2023 kami minta 30. Untuk ke depan kami sedang mengajukan kalau bisa bareng-bareng dengan Pak Wali mengajukan 24 (perjalanan) weekday dan weekend 30 perjalanan. Semua tergantung pemerintah,” paparnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
