SOLOPOS.COM - ilustrasi (dok)
ilustrasi (dok)
SUKOHARJO--Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukoharjo meminta pelaksana kegiatan memperbaiki kekurangan data keluarga miskin (Gakin) hasil validasi pada 2011 yang memicu banyak protes dan keluhan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo, Joko Sutarto, menyatakan tim validasi data Gakin 2011 sudah diperintahkan agar memasukkan warga miskin yang tercecer sepanjang memenuhi kriteria. Hal itu, tegas dia, agar data Gakin di pemerintah daerah untuk acuan berbagai program nantinya benar-benar valid.
“Itu kan yang melaksanakan pihak ketiga. Karena itu dengan adanya kekurangan-kekurangan seperti itu sudah kita minta untuk diperbaiki lagi,” ungkapnya ketika dihubungi Solopos.com, Kamis (1/3/2012).
“Itu kan yang melaksanakan pihak ketiga. Karena itu dengan adanya kekurangan-kekurangan seperti itu sudah kita minta untuk diperbaiki lagi,” ungkapnya ketika dihubungi Solopos.com, Kamis (1/3/2012).
Joko tidak menyebutkan secara jelas batas waktu yang diberikan kepada rekanan untuk perbaikan data Gakin terbaru yang saat ini sudah beredar di masyarakat. Namun dia menekankan agar kegiatan itu bisa diselesaikan sesegera mungkin sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan data Gakin terbaru sudah siap.
“Kita minta secepatnya. Yang belum masuk ditambahkan dengan catatan sesuai kriteria,” tandasnya.
“Komisi IV membantu. Yang tercecer supaya dimasukkan sepanjang betul-betul tidak mampu. Selain itu kita minta ada lobi untuk Gakin hasil penambahan bisa disertakan program Jamkesmas,” ujarnya.
Direktur CV Tika Mapindo selaku pelaksana kegiatan validasi data Gakin 2011 Kabupaten Sukoharjo, Karyono, tidak menampik adanya RT atau dukuh yang tercecer selama proses pendataan berlangsung. Karena itu untuk perbaikan data baru, Ia mengatakan tim independen akan melakukan pendataan susulan.
“Kami mendapatkan informasi memang ada dukuh atau RT tercecer seperti di Ngasinan. Karena itu kami berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Sukoharjo untuk mendata warga miskin yang belum terkaver dalam data yang baru,” ungkapnya dihubungi Solopos.com dalam kesempatan berbeda, Selasa (28/2/2012).
Karyono menyebutkan sejak semula proses validasi data Gakin dilakukan dengan meminta data dari ketua RT-ketua RT. Dari data yang diperoleh, tegas dia, petugas tim independen akan memverifikasi mengacu kriteria yang ditetapkan apakah warga bersangkutan bisa dicatat sebagai Gakin atau tidak.
Namun dia menyatakan ada RT yang tidak memberikan data untuk pengecekan di lapangan. Terkait kesalahan Gakin di suatu desa tetapi bukan warga lokal, hal itu dinilai manusiawi. “Dengan besarnya pekerjaan, barangkali ada faktor <I>human error<I>, kami rasa itu wajar,” paparnya lagi.
(Triyono/JIBI/SOLOPOS)