SOLOPOS.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sragen, Dwi Budhi Prasetya menjelaskan tentang aturan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Foto diambil di wilayah Kecamatan Sragen, Sragen, pada Kamis (16/11/2023). (Solopos.com/Galih Aprilia Wibowo)
Solopos.com, SRAGEN — Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Koordinator Desa (Kordes) Tani Merdeka Sragen di Rumah Makan Rosojoyo 2 Nglorog, Sragen, diawasi langsung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen, Kamis (14/12/2023) sore. Bawaslu mengendus ada indikasi pelanggaran netralitas yang dilakukan Bayan Desa Jirapan, Kecamatan Masaran, Sragen, Setyo Widodo, dalam rapat kordes itu karena menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetya, mengaku sudah menerima surat pemberitahuan tentang adanya kegiatan rakor tersebut. Bawaslu juga sudah berkirim surat kepada Setyo Widodo yang jadi Ketua Tani Merdeka Sragen.
“Kami sudah berkirim surat kepada Ketua Tani Merdeka supaya kegiatan itu tidak digunakan untuk hal-hal bermuatan politis. Sesuai dengan tupoksi [tugas pokok dan fungsi], kami upayakan pencegahan dulu. Pencegahan supaya kegiatannya tidak ada unsur politis sudah dilakukan, tetapi masih terus berjalan,” ujarnya.
Rakor Tani Merdeka mendapat pengawasan ketat karena melibatkan perangkat desa. Budhi mengaku sudah mengumpulkan data-data lengkap mengenai itu dan membahasnya di rapat pleno Bawaslu pada Jumat (15/12/2023) ini.
“Jadi semua data sudah kami dapatkan dan akan kami tindaklanjuti. Gambaran tindak lanjutnya, yang jelas akan kami plenokan dulu. Nanti hasilnya gimana akan kami sampaikan ke media,” ujarnya.
Namun ia mengakui ada indikasi pelanggaran netralitas perangkat desa. “Yang utama ya pelanggaran netralitas perdes itu. Kalau di UU No. 7/2023 kan jelas kampanye tidak boleh melibatkan perdes. Nanti kajian teman-teman bagaimana saat pleno nanti,” ujarnya.