SOLOPOS.COM - Paslon Hartanto-Joko Purnomo atau Harjo (kiri) dan Joko Sutopo-Setyo Sukarno atau Josss (kanan) berfoto bersama para komisioner KPU Wonogiri seusai debat publik di Hotel Best Western, Solo Baru, Sukoharjo, Kamis (26/11/2020). (Solopos/Rudi Hartono)
Solopos.com, WONOGIRI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri menggelar debat publik di Ball Room Hotem Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo, Kamis (26/11/2020) pukul 14.00-16.00 WIB. Paslon yang berdebat, yakni paslon nomor urut satu, Hartanto-Joko Purnomo (Harjo) dan paslon nomor urut dua, Joko Sutopo-Setyo Sukarno (Josss).
Setiap segmen debat menyajikan dinamika yang berbeda. Pada segmen penyampaian visi misi, kedua paslon tak bisa menguraikan program dengan tuntas karena terbentur waktu. Kedua paslon sama-sama mempertahankan pemikirannya, tetapi juga saling melontarkan kritik dan bantahan.
Setiap menyampaikan tanggapan kubu Harjo menyisipkan kritik. Pada sisi lain, kubu Josss banyak mengklaim keberhasilan program untuk mengatasi persoalan daerah.
Desa di Wonogiri Didorong Bentuk Tim Pemakaman Pasien Covid-19, Ini Sebabnya
Desa di Wonogiri Didorong Bentuk Tim Pemakaman Pasien Covid-19, Ini Sebabnya
Dinamika lainnya, Harjo cukup sering menyisakan waktu dalam menjawab, bertanya, dan menanggapi. Sebaliknya, Josss memanfaatkan waktu dengan optimal. Bahkan, kadang Josss harus menghentikan pernyataannya yang belum tuntas disampaikan karena waktu habis.
Dalam setiap segmen, Harjo berbagi peran dalam menyampaikan pernyataan. Sedangkan, di kubu Josss hanya Joko Sutopo yang menyampaikan pernyataan. Selama debat cawabup Setyo Sukarno hanya melontarkan dua pertanyaan.
Cabup Hartanto tak sependapat. Menurut dia masyarakat Wonogiri terkesan terpolarisasi karena terbentuk kelompok-kelompok tertentu. Dia mempertanyakan bagaimana upaya Josss mengatasi masalah itu. Joko Sutopo meyakinkan Harjo dengan menyampaikan contoh kebijakannya saat menjadi bupati, yakni membuka pendapa rumah dinasnya untuk semua pihak.
Dia mempersilakan masyarakat menggelar kegiatan keagamaan, sosial, dan lainnya. Lelaki yang akrab disapa Jekek itu mengklaim baru di era kepemimpinannya kebijakan seperti itu ada.
Perdebatan melalui pertanyaan untuk Harjo mengenai strategi untuk menyediakan komoditas pertanian sepanjang tahun memunculkan sanggahan-sanggahan. Cabup Hartanto mengaku mempunyai strategi, yakni menyediakan pupuh yang cukup, bibit yang berkualitas, dan obat hama. Cawabup Joko Purnomo menambahkan pihaknya akan memberi jaminan kepada petani mendapatkan sarana prasarana produksi dan menjamin pengembangan teknologi pertanian.
Cabup Joko Sutopo dalam tanggapannya mempertanyakan mekanisme penyediaan pupuk di daerah. Menurut dia posisi pemerintah kabupaten hanya mengatur tata niaga pupuk, sedangkan kuota ditentukan pemerintah provinsi dan produk ditentukan pemerintah pusat. Artinya, pemerintah kabupaten tak memiliki kewenangan memproduksi pupuk.
“Kami paham tata kelola pupuk. Seandainya nanti jadi, kami akan mempermudah petani mendapatkan pupuk. Kalau perlu nanti dibuat pabrik untuk memenuhi kebutuhan pupuk,” ucap Hartanto menjawab pertanyaan Joko Sutopo.
Wali Kota Solo Minta Jokowi Angkat Lagi Susi Pudjiastuti Jadi Menteri
Menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai program untuk menjadikan masyarakat Wonogiri sukses di lingkungannya dan sanggup membangun daerah, Joko Sutopo menyatakan sudah menyiapkan program berkelanjutan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi khusus. Langkahnya dengan membangun pendidikan berbasis teknologi informasi dan memberi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.
Menanggapi hal itu Hartanto menilai kenyataan di lapangan lain. Purnawirawan polisi itu menyebut tak banyak masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan di Wonogiri dan investasi tak banyak yang masuk. Alhasil, banyak warga yang merantau.
“Saat kami menjabat kali pertama [2016] angka kemiskinan 13,12 persen. Kami mengintervensi masalah ini melalui berbagai program. Sekarang angka kemiskinan Wonogiri di angka 10 persen,” jawab Joko Sutopo.