BELANJA DAERAH BOYOLALI : ULP Dorong SKPD Unggah Rencana Paket Pengadaan 2016

Belanja daerah Boyolali, sejumlah SKPD belum banyak mengunggah rencana paket pengadaan 2016.

Solopos.com, BOYOLALI–Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mendorong satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) segera mengunggah rencana paket pengadaan tahun 2016 ke dalam sistem informasi layanan umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Semestinya, SKPD mulai mengunggah rencana paket pengadaan begitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 digedok. Namun, hingga saat ini masih banyak SKPD terutama unit pengelola teknis (UPT) bahkan ada beberapa dinas yang belum menginput rencana paket pengadaan. Hal ini disampaikan Kepala ULP Boyolali, Insan Adi Asmono, saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (14/12/2016).

Dalam SIRUP LKPP, dari 191 SKPD yang meliputi dinas, badan, kantor, UPTD, sekolah yang ada di lingkungan Pemkab Boyolali, baru terdaftar 3.239 paket dengan nilai paket Rp259.179.000.000.

Dari delapan badan yang ada di Boyolali, sebanyak tiga badan sama sekali belum mengunggah rencana paket pengadaan di tahun 2016 yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sedangkan dinas yang masih nihil antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), serta satu kantor yaitu Kesbangpol. “Memang masih banyak yang belum input data, paling banyak dari UPT-UPT di daerah,” papar dia.

Insan menjelaskan sejak ABPD 2016 itu digedok pada Desember 2015 lalu, semestinya SKPD langsung mengunggah rencana paket pengadaannya dalam SIRUP tersebut. “Aturannya seperti itu, tetapi normatif bisa diunggah sebelum pelaksanaan kegiatan. Saya sudah mendorong dengan membuat surat edaran dan mengingatkan beberapa kali agar data di input,” kata dia.

Dia berharap Januari ini seluruh rencana paket dalam SIRUP harus selesai diumumkan. Saat ini, ULP masih melayani konsultasi dari SKPD terkait rencana kegiatan dan pengadaan di tahun 2016.

“Admin SIRUP kan ada di masing-masing SKPD, kami sih berharapnya segera saja. Ini wajib karena sudah menjadi kebijakan dan bagian dari keterbukaan informasi publik,” kata dia.