Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Komisi C DPRD Wonogiri dan Dinas PESDM, saat melakukan pemeriksaan ke kawasan pertambangan emas di Dukuh Geritan, Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Wonogiri beberapa waktu lalu. Penerimaan pendapatan daerah dari retribusi sektor pertambangan seharusnya dioptimalkan untuk mengatrol penerimaan daerah. (JIBI/SOLOPOS/Ayu Abriyani KP)
Komisi C DPRD Wonogiri dan Dinas PESDM, saat melakukan pemeriksaan ke kawasan pertambangan emas di Dukuh Geritan, Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Wonogiri beberapa waktu lalu. Penerimaan pendapatan daerah dari retribusi sektor pertambangan seharusnya dioptimalkan untuk mengatrol penerimaan daerah. (JIBI/SOLOPOS/Ayu Abriyani KP)
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah asal Wonogiri, Joko Purnomo, mengatakan dengan kondisi APBD 2013 yang dikuasi belanja pegawai sampai 72%, Pemkab harus kreatif mencari sumber pendapatan. Menurutnya, Pemkab bisa saja memburu anggaran ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, namun hal itu mestinya bukan tujuan utama. “Pemkab harus berupaya meningkatkan PAD. Bila hal itu tidak segera diupayakan maka yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat Wonogiri,” tegas Joko kepada Solopos.com.
Keterbatasan belanja publik diyakininya berimbas pada minimnya dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Hal semacam ini, sambungnya, bisa berakibat luas yakni tersendatnya perekonomian daerah dan tidak terpenuhinya kebutuhan infrastruktur.
Seperti diketahui, tingginya belanja pegawai yang selanjutnya mengakibatkan defisit pada RAPBD 2013 Rp84 miliar sebelum dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD, memaksa sejumlah anggaran penting dirasionalisasi. Di antaranya anggaran kelanjutan jalan lingkar kota (JLK) dipangkas Rp1 miliar dari usulan, pembangunan Terminal Tipe A Krisak dipotong Rp2 miliar dari usulan, dan pembangunan gedung pelayanan dan lain-lain di RSUD dr Soediran Mangun Sumarso (SMS) yang dirasionalisasi Rp3 miliar dari usulan Rp10 miliar. Baik JLK, terminal, maupun gedung pelayanan sangat dibutuhkan masyarakat.
Joko berharap Pemkab bisa menggali sumber pendapatan daerah yang lain agar rasionalisasi semacam itu tidak perlu terjadi.
Desakan agar PAD Wonogiri ditingkatkan juga disampaikan Ketua LSM Jerat Wonogiri, Hartono. Dia menilai Wonogiri memiliki sumber pendapatan yang berpotensi belum tergali optimal. Salah satunya, dari tambang batuan galian C. Hartono mengatakan banyaknya kasus tambang ilegal di sejumlah daerah menunjukkan masih banyak potensi yang belum tergarap. Seandainya Pemkab bisa menelusuri tambang ilegal itu dan menerapkan kewajiban membayar pajak dengan harga yang proporsional, dia yakin PAD akan meningkat tajam.
“Fokus saja ke potensi di bawah Dinas PESDM [Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral] itu banyak sekali potensinya. Yang ilegal itu harus ditertibkan semua,” tandas Hartono. Dia menambahkan Bupati semestinya juga bisa mengupayakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan infrastuktur masyarakat. Bupati juga harus tegas dalam menetapkan target pendapatan bagi tiap SKPD.
