Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Warga bergotong royong membersihkan rumah korban bencana longsor di Desa Wonodoyo, Cepogo, Boyolali, belum lama ini. Tingginya potensi bencana di Boyolali membutuhkan kesiapan penanganan dengan koordinasi yang baik. (JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie)
Warga bergotong royong membersihkan rumah korban bencana longsor di Desa Wonodoyo, Cepogo, Boyolali, belum lama ini. Tingginya potensi bencana di Boyolali membutuhkan kesiapan penanganan dengan koordinasi yang baik. (JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie)
Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani menerangkan 34 HP khusus itu diberikan antara lain kepada 16 kepala dinas dan badan, kepala Kantor Inspektorat, kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kabag Humas dan Protokol Setda, Subbagian Protokol, Sandi dan Telekomunikasi (Santel) Bagian Humas dan dua petugas Kamar Santel. Selain itu, alat komunikasi itu juga diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), para asisten sekda, serta empat camat yang wilayahnya dinilai rawan bencana, yaitu Cepogo, Selo, Musuk dan Juwangi.
Meskipun komunikasi antara bupati, wakil bupati serta para petinggi di lingkungan Pemkab Boyolali terkait penanganan bencana di wilayah itu, diakui Wiwis sudah cukup efektif dengan menggunakan HP pribadi, HP khusus yang dibagikan itu diharapkan bisa lebih memudahkan koordinasi tersebut.
”Dengan menggunakan program HP khusus tersebut, komunikasi akan diprogram dalam satu grup, sehingga akan lebih memudahkan koordinasi antara bupati, wakil bupati, serta jajaran pimpinan lainnya. Misalnya saat terjadi force major, koordinasi antarpimpinan tersebut akan lebih mudah karena bupati atau wakil bupati bisa langsung memberikan instruksi,” terang Wiwis.
Wiwis menjelaskan HP yang dibagikan tersebut berstatus pinjam pakai dan bukan hak milik. Sehingga ketika terjadi sewaktu-waktu ada pergeseran atau pergantian pejabat, alat tersebut tetap berada di
satuan kerja (satker) yang mendapatkan. Terkait pengoperasian HP khusus itu, Wiwis menjelaskan admin ada di Lembaga Sandi Negara. ”Nomornya juga sudah ditentukan,” imbuh dia.
Wiwis mengungkapkan alat tersebut diterima Pemkab dari pemerintah pusat sejak 2012 lalu, namun baru digunakan secara efektif mulai tahun ini.
