SOLOPOS.COM - Siaga bencana ilustrasi (padangekspres.co.id)
Bencana Boyolali diantisipasi salah satunya dengan membentuk desa tanggap bencana.
Solopos.com, BOYOLALI – Badan Penanggulanan Becana Daerah (BPBD) Boyolali tahun depan berencana membentuk dua desa tanggap bencana di dua kecamatan. Dua desa itu yakni Desa Sangup, Musuk dan Desa Telogolele, Selo.
Kepala BPBD Boyolali, Nur Khamdani, mengatakan tahun ini ada tiga desa tanggap bencana yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali. Ketiga desa itu yakni Desa Cluntang (Musuk), Desa Wonodoyo (Cepogo), dan Desa Tanjungsari (Ampel).
Ketiga desa itu dipilih menjadi desa tanggap bencana karena jika dilihat dari geografis ketiga desa itu sangat berpotensi rawan bencana.
Ketiga desa itu dipilih menjadi desa tanggap bencana karena jika dilihat dari geografis ketiga desa itu sangat berpotensi rawan bencana.
“Kecamatan Musuk dan Cepogo rawan terjadi bencana longsor dan ancaman erupsi Merapi. Setiap tahun dua wilayah itu juga rawan kekeringan,” ujar Nur saat ditemui di kantornya, Jumat (11/12/2015).
Nur mengatakan Kecamatan Ampel sangat berpotensi terjadi bencana angin ribut dan kebakaran hutan di Gunung Merbabu. Banyaknya ancaman potensi bencana tersebut sangat penting dibentuk desa tanggap bencana.
Menurut Nur, tujuan utama pembentukan desa tanggap bencana adalah melatih warga untuk siap siaga terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Warga akan dilatih bagaimana cara menghadapi bencana sehingga jika bencana benar-benar terjadi mengetahui apa yang mereka lakukan.
“Kami memfasilitasi warga pelatihan tanggap bencana seperti teknis pencegahan dan evakuasi, sosialisasi, pendampingan serta berbagai simulasi tanggap bencana,” kata dia.
Ia mengatakan mengenai peralatan tanggap bencana, pihak desa mengupayakan sendiri secara kreatif seperti mengandeng pihak perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Pemkab juga memberikan bantuan peralatan dari sumber dana APBD.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali, Purwanto, mengatakan pembentukan desa tanggap bencana dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran.
Ia mengatakan tahun depan BPBD mengajukan dana senilai Rp150 juta untuk pengadaan logistik bencana selama setahun. Anggaran itu naik jika dibandingkan tahun ini yakni senilai Rp40 juta.
“Banyaknya bencana yang terjadi tahun ini mulai kebakaran hutan di Gunung Merapi dan Merbabu, angin ribut membuat BPBD harus menaikan dana logistik tahun depan,” kata Purwanto.