Bencana Solo, DPRD menilai Pemkot belum mengoptimalkan pemeliharaan pohon.
Solopos.com, SOLO–Komisi II DPRD mendorong Pemkot mengoptimalkan pemeliharaan pepohonan di sejumlah wilayah kota. Hal itu untuk mengantisipasi tumbangnya pohon karena minim perawatan atau faktor usia.
Anggota Komisi II, Ginda Ferachtriawan, mengatakan penyebab tumbangnya pohon tak mesti melulu karena faktor alam seperti angin kencang. Menurut dia, pohon dapat berangsur rapuh jika tidak dipelihara secara berkala. Diketahui sejumlah pohon di Baron, Panularan dan Penumping tumbang saat hujan deras Selasa (14/6/2016).
“Badan Lingkungan Hidup (BLH) perlu mengecek penyebab tumbangnya pepohonan kemarin. Apakah murni faktor alam, atau ada unsur kurangnya perawatan,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Rabu (15/6/2016).
Ginda mengatakan pepohonan yang bertajuk rindang perlu pemangkasan ranting berkala untuk menghindari efek angin kencang. Selain itu Pemkot perlu memastikan pohon bebas dari paku agar dapat tumbuh sehat. Di sisi lain, Ginda menyoroti tanah sekitar pohon yang kini banyak dicor atau ditutup untuk jalan.
“Secara tidak langsung hal itu mengganggu serapan air dan akar yang mestinya tumbuh sempurna,” kata dia.
Ginda menilai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) belum optimal memelihara pohon merujuk sejumlah kasus pohon tumbang maupun pohon mati di jalur hijau. Dia meminta keterbatasan personel tak menjadi alasan pemeliharaan pepohonan.
“Pemkot bisa menggandeng komunitas peduli lingkungan yang kini banyak tumbuh di Kota Bengawan.”
Sementara itu, anggota Komisi II, Kosmas Krisnamurti, meminta ada inventarisasi berkala untuk mengecek kondisi pepohonan di Solo. Dia mendorong penebangan jika pohon terbukti rawan menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.
“Namun kalau masih bisa dipertahankan ya harus dijaga. Dahannya cukup dirempeli atau dipangkas secara berkala,” tuturnya.
Dia menekankan pentingnya koordinasi antara BLH dan DKP untuk perawatan pepohonan. Menurut Kosmas, SKPD tak bisa bergerak sendiri dalam memelihara ruang hijau. “Setiap penebangan mesti mendapat rekomendasi BLH,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.