SOLOPOS.COM - Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah (bertopi) ikut melayani penjualan beras murah kepada warga di Lapangan Gesi, Kecamatan Gesi, Sragen, Minggu (24/9/2023). (Solopos.com/Tri Rahayu)
Solopos.com, SRAGEN—Dua ton beras ludes dalam waktu dua jam di Lapangan Gesi, Kecamatan Gesi, Sragen, Minggu (24/9/2023).
Para emak-emak berebut membeli beras dengan harga hanya Rp10.500 per kg. Padahal harga beras di pasaran yang mencapai Rp13.500-Rp14.000/kg. Setiap warga dibatasi dalam pembelian beras itu maksimal dua kemasan plastik atau seberat 10 kg.
Jenis beras yang dijual merupakan jenis C4 Raja Delanggu dengan kemasan 5 kg. Setiap kemasan 5 kg itu dijual dengan harga Rp52.500. Kalau dua kemasan atau 10 kg seharga Rp105.000.
Para emak-emak membeli maksimal dua kemasan dengan cara berdesak-desakan di mobil pikap. Penjualan beras murah itu dilakukan dalam acara UMKM Gading Sukowati Membara, Menebar Bhakti Karya. Acara yang dihadiri anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah itu juga menggelar ekspo usaha mikro kecil menengah (UMKM) anggota UMKM Gading Sukowati Membara Sragen.
Para emak-emak membeli maksimal dua kemasan dengan cara berdesak-desakan di mobil pikap. Penjualan beras murah itu dilakukan dalam acara UMKM Gading Sukowati Membara, Menebar Bhakti Karya. Acara yang dihadiri anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah itu juga menggelar ekspo usaha mikro kecil menengah (UMKM) anggota UMKM Gading Sukowati Membara Sragen.
Seorang ibu asal Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, Sragen, Siti Sudarmi, 50, senang bisa membeli beras murah. Dia rela berdesakan untuk membeli beras dengan harga Rp10.500/kg.
“Mumpung dapat harga murah. Harga di pasar sudah Rp14.000/kg. Ini Hanya dapat Rp10.500/kg. Selisih harganya lumayan banyak. Saya beli dua kemasan sebanyak 10 kg. Setiap kemasan 5 kg, saya belinya Rp52.500. Di pasar mana pun harga beras ini paling murah,” kata dia.
“Harga di pasaran itu Rp13.500/kg dan di sini harganya Rp10.500/kg sehingga selisihnya Rp3.000. Ini beli 10 kg karena dibatasi tidak boleh lebih. Beras ini paling tiga hari sudah habis karena anggota keluarganya banyak,” ujar dia.
Beras sebanyak dua ton dalam satu pikap itu ludes dalam dua jam. Penjualan beras murah itu merupakan permintaan dari anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah yang kebetulan hadir dalam kesempatan itu. Luluk sempat ikut membantu menjual beras murah itu.
Luluk saat ditemui wartawan, Minggu siang, menerangkan harga beras yang tinggi akhir-akhir ini sudah disampaikan ke Pemerintah supaya dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab naiknya harga beras di pasaran.
Dia mengatakan penyebab tingginya harga beras itu apa produksinya terlambat atau faktor lain. Dia menyampaikan pemerintah harus mewaspadai adanya indikasi praktik kartel pangan atau mafia pangan sehingga perlu dilakukan investigasi oleh pihak terkait.
Dia mengatakan para mafia pangan ini menguasai jalur perdagangan dari hulu ke hilir dan bekerjasama dengan tengkulak untuk membeli gabah ke petani.
“Mereka ini punya alat produksi, menguasai pasar, jalur distribusi, sampai pasar ritel. Kelompok ini punya kemampuan mengontrol dari hulu ke hilir. Padahal pangan ini persoalan strategis sehingga tidak boleh ada pihak di luar negara yang mengontrol, bahkan mendominasi sektor pangan nasional. Hal ini akan menjadi bencana bagi politik pangan di masa depan, khususnya dalam ketahanan pangan,” jelas dia.
Dia mendesak kepada Pemerintah untuk cek lapangan, operasi pasar, dan temukan masalahnya, serta dugaan adanya indikasi praktik kartel pangan dituntaskan. Dia menekankan negara harus mengambil alih kendali pangan.
Dia meminta Perum Bulog diberi kekuatan, wewenang, untuk menyerap hasil panen petani sehingga pasar yang beli ke Bulog. Dia berharap regulasi, tata kelola, jalur distribusi, hingga rantau pangan di Indonesia harus di bawah kendali negara.
“Pangan ini menyangkup soal hidup dan matinya bangsa. Pangan tidak bisa diserahkan terhadap mekanisme pasar tetapi negara yang mengontrol. Yang boleh memonopoli pangan itu hanya negara atau pemerintah, bukan di luar negara. Kami mendapat informasi 9% tata kelola pangan dikuasai oleh kartel pangan. Hal ini tidak dibenarkan. Ini bisa menjadi jebakan saat terjadi masalah El Nino dan sekarang negara-negara membatasi ekspor pangan ke Indonesia,” katanya.