Solopos.com, WONOGIRI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri melantik dan mengambil sumpah janji 124 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hasil proses seleksi beberapa waktu lalu. Kegiatan itu dilakukan di Rumah Makan Sarasvati Wonogiri, Rabu (4/1/2023).
Ketua KPU Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi, selepas acara pelantikan mengatakan masing-masing kecamatan di Wonogiri ada lima anggota PPK. Dengan jumlah kecamatan sebanyak 25, makan total anggota PPK sebanyak 125 orang.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Tapi pada pelantikan ini hanya ada 124 orang yang dilantik. Satu orang PPK terpilih dari Kecamatan Giriwoyo mengundurkan diri. Nanti PPK pengganti antar waktu (PAW) akan segera kami lantik,” kata Toto kepada wartawan. PPK bakal membantu tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang di tingkat kecamatan.
Ketua PPK akan mendapatkan honorarium senilai Rp2,5 juta/bulan. Sementara untuk anggota PPK akan mendapat honorarium senilai Rp2,3 juta/bulan. Menurut Toto, PPK yang baru saja dilantik itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. 27 persen PPK terpilih memiliki ijazah SMA sederajat.
Sementara itu, 73 persen sisanya memiliki ijazah diploma, sarjana, pascasarjana bahkan ada seorang PPK yang bergelar doktor. Selain itu, ada tiga orang PPK yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres) Wonogiri.
Imapres merupakan mahasiswa yang menerima bantuan biaya kuliah senilai Rp12 juta/tahun berdasarkan seleksi yang dilakukan Pemkab Wonogiri. “Ada yang doktor, kalau tidak salah dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Wonogiri. Dia bertugas di Giriwoyo ” ujar dia.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo meyakini PPK memiliki integritas dan bersifat netral. Sebab, mereka sudah melalui prosedur seleksi yang ketat oleh KPU Wonogiri. Ia juga yakin ratusan PPK itu bakal mampu menjalankan tugas dengan baik pada Pemilu 2024 mendatang.
“Kinerja mereka nanti juga akan diuji oleh publik. Publik nanti bisa menilai, mengawasi kerja-kerja mereka,” kata pria yang akrab disapa Jekek itu.
Dia menambahkan, pemkab berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk di antaranya terkait anggaran. Bahkan dia memberikan izin kepada para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Wonogiri apabila berkenan menjadi PPK, panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
“Kalau dari aspek teknis [aturan] sudah memperbolehkan, kami welcome [mengizinkan] . Kalau aturannya membolehkan ya silakan saja. Tugas kami adalah tugas perbantuan, artinya Pemkab Wonogiri menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
