SOLOPOS.COM - Ratusan kades dan perangkat desa mengikuti Bimtek Program Desa Antikorupsi di Aula Sukowati Setda Sragen, Selasa (9/5/2023). (Solopos.com/Tri Rahayu)
Solopos.com, SRAGEN — Kasus pidana korupsi di desa sejak 2015-2022 yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 850 kasus dengan 975 tersangka. Para tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di desa itu terdiri atas kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa.
Data itu diungkapkan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Ariz Dedy Arham, saat hadir dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Antikorupsi di Aula Sukowati Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Selasa (9/5/2023) siang. Bimtek yang dibuka Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati itu mengambil tema Mujudke Pamarentahan lan Masyarakat Desa sing Bertintegritas kang Nggayuh Desa sing Ora Korupsi. Program Desa Antikorupsi merupakan program Instpektorat Jawa Tengah bersama KPK.
“Kepala desa dan bendahara desa ini merupakan trigger duet maut. Selain dua jabatan itu, ada juga sekretaris desa,” ujar Ariz dalam sambutannya di hadapan para kepala desa dan perangkat desa.
Lebih ia memamparkan korupsi di desa tidak selesai dengan upaya penegakan hukum saja. Tetapi harus dibarengi pencegahan dengan mengingatkan pemerintah desa, salah satunya dengan program desa antikorupsi. Dengan adanya program itu, desa memiliki tata kelola pemerintahan yang bagus dan taat hukum.
Lebih ia memamparkan korupsi di desa tidak selesai dengan upaya penegakan hukum saja. Tetapi harus dibarengi pencegahan dengan mengingatkan pemerintah desa, salah satunya dengan program desa antikorupsi. Dengan adanya program itu, desa memiliki tata kelola pemerintahan yang bagus dan taat hukum.
“Sebagai pencegahan korupsi, KPK melakukan strategi pendidikan dan pencegahan korupsi dengan memperbaiki sistem-sistemnya. Misalnya, desa sudah menggunakan IT [teknologi informasi] dalam pencatatan keuangan mengingat dana desa yang diterima rata-rata Rp2 miliar per desa sehingga Siskeudes [sistem keuangan desa] di Sragen menjadi penting,” ujarnya.
Ariz mengingatkan kepala desa bahwa masyarakat kini bisa bisa memviralkan apa pun di media sosial. Ia ingin hal yang diviralkan itu bukanlah masalah korupsi, melainkan program positif desa. “Jangan sampai tidak memviralkan proyek yang dimiliki desa. Desa harus punya media sosial, seperti Faceook, TikTok, dan Instagram,” ujarnya.
“Korupsi itu menjadi masalah utama di Indonesia tetapi masyarakat tidak pernah membicarakan soal korupsi karena dianggap biasa. Untungnya ada influencer yang terus menyampaikan kasus korupsi lewat platform digital dan media massa sehingga viral,” ujarnya.
Ariz sempat mendapat kiriman video pendek tentang proses pembangunan desa yang viral di Sragen. Dia menyampaikan permasalahan itu setelah dicek ternyata sudah selesai. Dia belum meminta konfirmasi lebih jauh tentang masalah yang viral itu.
Ariz datang ke Sragen ditemani dua pegawai fungsional dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, yakni Anisa Nuritasari dan Iwan. Selain itu ada pula pejabat Inspektorat Provinsi Jateng, Sri Rahayu Ningsih.
Sementara itu, Bupati Yuni mengaku langsung kaget ketika mendengar nama KPK akan datang ke Sragen. Dia baru merasa lega ternyata kehadiran KPK ke Sragen itu hendak memberi bimtek bagi perangkat desa menuju desa antikorupsi.
Yuni lantas menanggapi pernyataan Ariz soal video viral dari Sragen. Menurut Bupati, gambar yang ada video pendek itu terjadi di dukuh di Desa Banyurip, Kecamatan Jenar. Letaknya di perbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan. Jaraknya 1,5 jam dan pusat Kabupaten Sragen.
“Ternyata video itu sudah sampai ke Jakarta juga ya. Itulah kalau pemahaman yang kadang kala kurang dipahami dengan baik dan benar. Saya hanya berharap tidak ada kasus yang menjerat kades di Sragen, karena kalau ada, yang tercoreng itu nama Bupati,” ujarnya