Solopos.com, SOLO — Pertemuan tiga pilar PDIP Solo digelar di kantor sementara DPC PDIP Solo di Pucangsawit, Jebres, Senin (6/3/2023) malam.
Pertemuan tersebut dihadiri Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka; Wawali Solo, Teguh Prakosa; pengurus DPC PDIP Solo, serta semua anggota Fraksi PDIP DPRD Solo.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Pantauan Solopos.com, pertemuan berlangsung dari pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB dipimpin Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo. Sayang, pertemuan itu tertutup.
Gibran saat diwawancarai wartawan usai pertemuan mengaku mendapat wejangan dari Rudy.
“Kami mendapat arahan langsung dari Pak Ketua DPC untuk persiapan,” ujar dia.
Tapi Gibran tak menyebutkan persiapan apa yang dimaksud. Tapi kemungkinan persiapan menghadapi agenda Pemilu 2024. Sebab, Rudy memang memaparkan target PDIP Solo.
Dalam forum itu dia meminta semua kader PDIP Solo bekerja keras mewujudkan target 35 kursi DPRD Solo. Jumlah itu naik lima kursi dari jumlah kursi DPRD Solo periode saat ini.
Gibran mengaku akan ikut membantu agar target perolehan 35 kursi DPRD Solo tercapai.
“Ya pasti dong. Itu tugas dari Pak Ketua DPC. Ya untuk pemenangan 35 kursi,” ungkap dia.
Gibran menilai target perolehan 35 kursi DPRD Solo oleh PDIP sangat realistis untuk diwujudkan. Terlebih dengan gotong royong semua kader PDIP.
“Ya sangat-sangat realistis,” aku dia.
Disinggung kontribusi yang akan diberikan untuk mendukung realisasi 35 kursi DPRD Solo, menurut Gibran dengan fokus program-program yang bersentuhan dengan warga Solo.
“Yang pasti kita di 2023, 2024, kita fokuskan untuk membuat program-program yang terus bersentuhan dengan warga. Seperti 17 program prioritas pembangunan Solo,” terang Gibran.
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga mendapatkan masukan dari anggota Fraksi PDIP DPRD Solo, seperti Honda Hendarto dan YF Sukasno. Ada juga masukan dari kader PDIP lainnya.
Gibran juga mengaku sempat disinggung kebijakan menaikkan tarif PBB yang mencapai 475 persen beberapa waktu lalu. Namun saat ini kebijakan kenaikan tarif PBB sudah ditunda.
“Iya disinggung tadi, enggak apa-apa, namanya dapat masukan. Tapi kan langsung dari eksekutif merepons,” tandas dia.
Kebijakan kenaikan tarif PBB mendapat penolakan warga.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
