SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Espos)–Sejumlah inisiator pengajuan penggunaan hak interpelasi dalam hal klarifikasi transparansi pengadaan CPNS di Sragen menyatakan bakal memboikot rapat gabungan pemanggilan tim seleksi CPNS, Senin (4/1).
Masing-masing inisiator interpelasi menuding rapat gabungan lintas fraksi dan lintas komisi hanya akal-akalan untuk menjegal penggunaan hak interpelasi. Menurut salah satu inisiator penggunaan hak interpelasi yang juga sebagai wakil ketua FPKS Sragen, Aris Surawan rencana pemanggilan tim seleksi CPNS bukan merupakan langkah bijak dalam mengklarifikasi munculnya rumor tak beresnya pelaksanaan rekrutmen CPNS di Sragen. Pasalnya, dalam pemanggilan tersebut tidak disertakan top leader pemangku jabatan di pihak eksekutif, yakni Bupati Sragen, Untung Wiyono.
“Saya tidak akan hadir dalam rapat gabungan itu. Sekalipun, hal tersebut merupakan lintas fraksi dan komisi. Saya pikir hal ini salah satu upaya untuk menggembosi suara anggota Dewan yang akan menyetujui hak interpelasi,” jelasnya kepada Espos Sabtu (2/1).
Dia mengatakan, terdapat perbedaan yang sangat jauh antara hanya memanggil tim seleksi dibandingkan dengan penggunaan hak interpelasi. Selain bersifat terbuka untuk umum, hak interpelasi diharapkan dapat memberikan klarifikasi sejauh mana pelaksanaan rekrutmen CPNS di Bumi Sukowati yang dimulai awal Desember lalu.
“Saya berpendapat pemanggilan ini merupakan pukulan kedua setelah sebelumnya ada invisible hand yang berupaya mempengaruhi seluruh anggota Dewan agar tidak menyetujui hak interpelasi. Ada dua hal pokok yang akan kami jadikan skala prioritas, yakni menggalang dukungan interpelasi dan mencermati RAPBD tahun 2010,” jelasnya.
pso