WONOGIRI-Perusahaan Daerah (Perusda) Bank Kredit Kecamatan (BKK) Eromoko merupakan salah satu perusda penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di Wonogiri. Pada 2011, BKK Eromoko mampu menyumbang APBD Kota Gaplek melalui sektor PAD senilai Rp1,65 miliar.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Wonogiri, H Danar Rahmanto saat meresmikan kantor baru BKK Eromoko di Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Rabu (22/2/2012) yang sebelumnya berkantor pusat di Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Apabila BKK, BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) bisa mengelola APBD maka dana APBD kami arahkan untuk dikelola karena berprinsip dari rakyat untuk rakyat. Artinya keuntungan yang diperoleh bisa dinikmati oleh rakyat melalui PAD,” jelas Bupati.
Bupati berpesan agar pengelola BKK Eromoko mencari terobosan dan mempercepat pelayanan nasabah di tengah pasar bebas perbankan. Petinggi eksekutif Wonogiri berharap BKK Eromoko meningkat menjadi BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) sehingga bisa dibawah kendali oleh Bank Indonesia. “Selama ini, banyak dijumpai praktik perbankan ilegal. Ada pola 46 yakni pinjam empat kembali enam. Karena itu, buatlah terobosan baru agar produk-produk baru menguntungkan dan dinikmati nasabah.”
Direktur BKK Eromoko, Sunaryo menjelaskan, total aset semenjak merger naik mencapai 78,54% atau senilai Rp105,2 miliar dari total aset awal senilai Rp58,9 M. “Laba juga naik sekitar 37,88% dibanding setahun lalu. Yakni dari Rp2,5 M menjadi Rp3,5 M. Demikian juga dana yang dihimpun dari masyarakat mengalami kenaikan dari Rp45,45 M menjadi Rp63,9 M serta kredit yang disalurkan mencapai Rp60,2 M dari Rp46,9 M.”
Sunaryo juga mengatakan, BKK Eromoko berperan sebagai sumber pendapatan nasional karena mampu menyetor pajak penghasilan senilai Rp1,7 M. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pempov Jateng, M Affan yang diwakili Tambadi menyatakan, total aset BKK se-Jateng senilai Rp5,45 triliun atau naik 25,96% dari Rp4,33 T. “Kenaikan juga terjadi pada dana yang dihimpun dari masyarakat yang naik 19,91% menjadi Rp4,8 T dari Rp3,32 T.”
Tambadi menjelaskan, deviden yang diraup pun naik. Apabila Pemprov Jateng mendapatkan deviden senilai Rp37 M dari Rp29,9 M maka deviden bagi kabupaten/kota se-Jateng naik 20% dari Rp22,7 M menjadi Rp27,35 M.” JIBI/SOLOPOS/Trianto Hery Suryono
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
