SOLOPOS.COM - Wabup Sragen Dedy Endriyatno. (Solopos/dok)
Solopos.com, SRAGEN — Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini menjabat Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno membeberkan alasan dirinya memutuskan tak maju bersaing dalam Pilkada 2020.
Dedy, panggilan akrab Dedy Endriyatno, mengaku salah satu pertimbangannya tidak maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sragen 2020 adalah karena faktor finansial.
Buka-Bukaan Sikap PKS Soal Rekomendasi Cabup-Cawabup Sragen
Dedy berpengalaman dalam Pilkada 2015 yang prosesnya membutuhkan dana cukup besar.
Dedy berpengalaman dalam Pilkada 2015 yang prosesnya membutuhkan dana cukup besar.
“Saya terlibat langsung dan saya tahu kira-kira kebutuhan dan keperluannya seberapa besar. Saya memang tidak memiliki kemampuan dan kesiapan secara finansial untuk maju di Pilkada 2020," jelasnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/9/2020) siang.
Pasar Darurat Pasar Tiga Lantai Klaten Dibangun, di Sini Lokasinya
Oleh sebab itu, pada pilkada 2020 dirinya tidak ingin membebani struktur dan kader partai karena masih ada kewajiban partai di 2015 yang sampai sekarang belum selesai.
Lebih lanjut, Dedy Endriyatno mengaku menyampaikan pertimbangan tidak ingin membebani struktur dan kader partai itu ke DPP PKS. Dia menyebut setiap kader rata-rata menyumbang Rp1 juta dan ada yang menyumbangkan satu kali gajinya.
Pesan Dedy yang tidak ingin membebani struktur dan kader di Pilkada Sragen 2020 ini sampai ke DPP.
“Kemudian DPP berpesan bahwa siapa pun yang maju dalam pilkada 2020 tidak boleh membebani struktur dan kader partai. Seorang Dedy saja tidak ingin membebani struktur dan partai apalagi orang lain yang mungkin bukan kader PKS. Jadi jangan sampai ada orang lain yang maju dan membebani struktur dan kader PKS,” ungkapnya.
Puskesmas Tawangmangu Kembali Buka Layanan Rawat Inap & Persalinan
Dedy Endriyatno menyatakan sikap PKS itulah yang harus dipastikan dari awal dan hal itu pula yang menjadi pertimbangan DPP.
Sebelumnya diberitakan, Dedy buka-bukaan soal sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hingga Senin (7/9/2020) belum mengeluarkan rekomendasi untuk bakal calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) Sukiman-Iriyanto.
Dedy menjelaskan dari berbagai rapat, internal PKS bersepakat dan tidak ada perbedaan pendapat untuk tidak mengusulkan nama cabup-cawabup.
“Kami mengusulkan supaya apa pun keputusan DPP agar tidak memberi dukungan/rekomendasi kepada petahanan. Jadi salah satu keputusan itu tidak mendukung petahana, Yuni-Suroto,” ujarnya.
Pemeriksaan Kesehatan Cakada 8 Daerah di RSDM Solo