Solopos.com, BOYOLALI — Paguyuban Kepala Desa(Pakde) Kecamatan Sawit, menagih kepastian pemberian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada warga pengganti. Pasalnya hingga saat ini belum ada kejelasan waktu pembagian, padahal pemerintah desa sudah menggelar musyawarah desa (musdes) dan mengirimkan hasil tersebut ke kantor pos.
Ketua Pakde Sawit, Haryanto mengatakan sempat ada kebingungan dari kepala desa (kades)karena data yang penerima BLSM tidak valid. Tetapi setelah melihat mekanisme penggantian penerima BLSM dengan musyawarah desa. Para kades pun, lanjut dia, segera menggelar musdes.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
“Tetapi kenapa setelah ada hasil musdes dengan dicap stempel desa, seharusnya sudah berkekuatan hukum dan para penerima pengganti bisa menerima BLSM, tetapi kenapa bertele-tele harus menunggu SKRTM segala” ujar Kades Karangduren ini kepada Solopos.com, Sabtu (13/7/2013).
Dia mengungkapkan semestinya jadwal dapat dipastikan terkait waktu bagi penerima pengganti.
“Harus jelas dong, paling tidak maksimal Desember, karena itu jadwal pembagian terakhir,” tambah dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
