SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO — Pemkot Solo mulai jengah dengan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang penuh masalah. Alih-alih mengurusi BLSM yang salah sasaran, Pemkot memilih memerjuangkan pengalihan penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kepada warga yang membutuhkan.
Hal itu dilontarkan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat ditemui wartawan di Loji Gandrung, Rabu (3/7/2013).
“Dari pada ngurusi BLSM yang telanjur karut marut, lebih baik kami memerjuangkan revisi Jamkesmas dulu,” tukasnya.
Tahun ini, penerima Jamkesmas salah sasaran tercatat 4.429 jiwa dari total 160.020 penerima Jamkesmas. Kesalahan distribusi meliputi salah alamat, meninggal dunia, penerima berstatus PNS hingga warga mampu. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo telah melakukan verifikasi kepada 10.265 eks penerima Jamkesmas tahun lalu yang tidak terkaver Jamkesmas tahun ini. Hasilnya, sekitar 4000 warga miskin berpenyakit kronis akan diprioritaskan menerima Jamkesmas kembali.
Menurut Rudy, data hasil verifikasi sudah diajukan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhir Juni lalu. Pihaknya mengupayakan seluruh pengajuan pengalihan Jamkesmas disetujui pemerintah pusat.
“Data sudah kami serahkan ke pusat. Soal diterima tidaknya kita tunggu saja,” ujar dia.
Upaya memerjuangkan pengalihan kepesertaan Jamkesmas di tahun ini bukan tanpa alasan. Pasalnya mulai tahun 2014, semua program sosial dari pemerintah pusat bersumber satu pintu yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam menyalurkan bantuan sosial, BPJS mengambil data dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu output pendataan tersebut adalah data penerima Jamkesmas.
Dengan adanya revisi penerima Jamkesmas, Rudy menilai kemungkinan terjadinya bantuan salah sasaran pada tahun berikutnya mengecil.
“Jadi bukannya kami tak peduli BLSM, kami lebih berpikir untuk jangka panjangnya,” tegas Wali Kota.
Sementara itu, Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih, menyatakan pengajuan revisi penerima Jamkesmas merupakan salah satu upaya Pemkot agar pendistribusiannya lebih tepat sasaran.
“Selama ini Kemenkes minta data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), melalui PPLS BPS,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku masih menunggu hasil penetapan Kemenkes ihwal pengajuan revisi penerima Jamkesmas. Pihaknya enggan berandai-andai soal jumlah pengalihan Jamkesmas yang akan disetujui.